Risma Ngaku Jadi Mensos Berat

0
2228
BANTUAN: Menteri Sosial RI Tri Risma Maharani memnandatangani prasasti bantuan sanitasi MCK dan peresmian jalan, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (7/2).

Sebut Data Penerima Bantuan Sosial Semrawut

Validasi data penerima bantuan sosial masih menjadi pekerjaan rumah Kementrian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bantuan di tahun 2021. Kini, Kemensos tengah melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat yang berasal dari APBN.

Pada tahun 2021, anggaran alokasi bansos Kemensos sebesar Rp50,7 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp28,71 triliun untuk 10 juta keluarga PKH, Rp12 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako, dan Rp12 triliun buat 10 juta keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Mensos Tri Rismaharini mengatakan, untuk memastikan anggaran puluhan triliun dari APBN itu Kemensos tengah melakukan validasi dan verifikasi data penerima. Ini untuk mengantisipasi adanya penerima ganda atau fiktif. “Ya bagaimana datanya bercampur, tidak padat (sesuai-red) dengan data kependudukan,” ujar Risma, kepada awak media usai meresmikan pembangunan jalan dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Lingkungan Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (7/2).

Risma mengatakan, Kemensos meminta seluruh daerah untuk melakukan validasi data. Selain itu, bagi warga yang belum memiliki KTP-el diminta segara melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan. “Nanti kalau aku masukan enggak ada didata kependudukan dikira fiktif lagi. Ya kan enggak gitu. Jadi harus dijabarkan,” katanya.

“Jadi saya harus membenahi data pokoknya. Makanya edaran saya harus memadatkan (menyesuaikan-red) kalau yang belum rekaman harus direkam. Kalau enggak kan enggak ada dalam kependudukan. Kan bahaya sekali,” tambah mantan Walikota Surabaya itu.

Risma menjelaskan, sampai sekarang ini progres verifikasi data penerima bantuan sosial sudah lebih bagus, dalam waktu dekat akan dipresentasikan oleh tim dari Kemensos ke dirinya. “Harusnya sekarang presentasi. Tapi, hari ini saya harus ke Semarang, ingin melihat kondisi di sana, karena infonya ada banjir,” katanya.

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengaku di Kota Serang belum ada keluhan perihal bantuan dari Kemensos. Saat ini, pemkot terus melaksanakan validasi dan verifikasi data ada yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan. “Data-data yang kita ajukan ini paling kurang lebih antara lima persen yang bermasalah,” katanya.

“Tapi, bukan berarti yang bermasalah ini data fiktif. Artinya memang kadang alamatnya yang kurang jelas, kemudian data KTP-nya yang kurang fix,” katanya.

Senada dikatakan Syafrudin. Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Poppy Nopriadi. Kata dia, verifikasi dan validasi penerima bantuan Kemensos dilakukan Januari 2021. “Sanding data itu verifikasi dan validasi. Penyebabnya NIK ganda, meninggal dunia, pindah domisili. Termasuk perubahan penerima bantuan PKH dan adanya penerima yang graduasi,” katanya.

“Ada juga memang di lapangan penerima bantuan tidak memiliki data kependudukan (KTP-el). Sehingga, itu yang diharapkan dari Mensos. Agar perbaikan data bisa dilakukan,” tambah Poppy.

CURHAT

Dalam kunjungan kemarin, menariknya, di sela memberikan keterangan  kepada wartawan, Risma yang merupakan alumnus ITS Surabaya itu mencurahkan isi isi hatinya (curhat). Jika pada awal tugas menjadi Mensos sempat kembali menghadap presiden Joko Widodo dan menyatakan keberatannya mengemban tugas sebagai Mensos. “Terus terang berat pak (Pak Presiden-red), berat sekali. Saya sampaikan ke teman-temen. Saya kalau saya nggak kuat, saya akan matur ke pak presiden, dan saya sampaikan saya mungkin akan meletakkan jabatan,” ujarnya.

Kata dia, salah satu hal yang menurutnya berat di mana mental pegawai di lingkungan Mensos berada pada titik terendah pasca kasus korupsi yang menyeret menteri sebelumnya. Terlebih, anggapan umum jika Kemensos kementerian tugasnya membagikan uang dan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal Kemensos uangnya adalah untuk titipan masyarakat miskin. “Mental temen-temen sudah down sekarang, kemudian harus menghadapi hal-hal yang terus terang sangat saya tidak pernah bayangkan. Itu terus terang berat sekali. Kedua saya harus membenahi sistem mulai dari nol,” katanya.

Risma mengungkapkan, untuk memulai sistem dari nol, bersama pegawai di Kemensos tetap bekerja di akhir pekan untuk membenahi sistem data bermasalah. “Jadi, kalau uang itu sudah dikeluarkan banyak, maka kita harus yakin kapan itu warga keluar dari kemiskinan,” katanya.

“Itulah yang paling berat bagi saya. Karena kalau tidak, terus begitu, ada yang sudah 5 tahun dibantu, kemudian nggak keluar (dari kemiskinan), ini adalah tantangan saya,” ungkap Politikus PDI Perjuangan itu.

RESMIKAN JALAN

Menteri Risma juga mengapresiasi  pembangunan jalan sepanjang 750 meter dan 16 MCK di Lingkungan Jaha, Kelurahan Pagaragung, Walantaka oleh SMSI. Ia mengaku bersyukur lantaran warga mendapat akses kemudahan melalui SMSI. “Saya baru tahu ada pihak lain selain pemerintah membangun jalan. Untuk itu saya menyampaikan terimaksih yang memberikan sumbangsih jalan untuk warga,” katanya.

“Jadi Pak Walikota kita harus memberikan penghargaan. Sekali lagi ini kepedulian yang luar biasa,” sambung Risma.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, pihaknya berkeinginan ingin menginspirasi masyarakat pers yang lain dengan membangun jalan dan MCK. Kata dia, di Walantaka masih ditemukan masyarakat tradisional.  “Ini inisiatif kawan-kawan untuk memberi MCK. Sehingga bisa saling memakai. Sehingga kami paksakan. Bukan berarti memiliki modal, tetapi karena gotongroyong SMSI untuk ikut serta membantu,” terangnya. (fdr/air)