Sabar! Belum Ada Jadwal Resmi Penerimaan CPNS

dok.JawaPos.com
dok.JawaPos.com

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memastikan, tidak ada penerimaan CPNS untuk 2016 ini. Kepastian ini disampaikan menyusul banyaknya laporan kabar jadwal pendaftaran tes CPNS 2016.

Kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu memastikan, kabar itu bohong alias hoax. Sebab sampai saat ini pemerintah belum menetapkan jadwal rangkaian tes CPNS pelamar umum.

Info jadwal pendaftaran tes CPNS 2016 yang beredar begitu komplit. Jadwal yang tertera sudah dibagi-bagi berdasarkan kabupaten, kota, provinsi, dan instansi pemerintah pusat.

Misalnya jadwal pendaftaran untuk wilayah Jawa Timur digelar Agustus sampai 15 September. Kemudian jadwal pendaftaran di Ibukota DKI Jakarta dilaksanakn pada 4-18 September.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menjelaskan masyarakat jangan mempercayai informasi pendaftaran tes CPNS itu. ’’Informasi itu bodong,’’ jelas dia Minggu (10/7), seperti dilansir JawaPos.com.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu mengatakan, sampai sekarang panitia seleksi nasional (panselnas) masih berkutat menetapkan formasi.

Herman menjelaskan setelah formasi terbagi rata ke seluruh instansi yang membutuhkan pegawai, baru nanti informasi pendaftaran resmi akan dikeluarkan.

Herman menuturkan informasi CPNS resmi bisa diakses masyarakat di website Kementerian PAN-RB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia juga mengingatkan masyarakat supaya hati-hati terhadap potensi penipuan CPNS dengan segala bentuknya.

Mulai dari iming-iming lolos langsung tanpa tes, kunci jawaban, latihan soal ujian yang mirip, dan sebagainya. Sebagai panduan untuk persiapan mengikuti tes CPNS, Herman menjelaskan Kementerian PAN-RB dan BKN sudah menyiapkan simulasi atau contoh soal ujian.

Masyarakat bisa mengakses itu gratis tanpa harus membayar. Dia mengakui bahwa di dunia maya banyak sekali yang menawarkan buku-buku soal ujian yang diklaim mirip versi pemerintah. (wan/JPG)