Saham Krakatau Steel Masih Diminati

SERANG – Saham PT Krakatau Steel Persero Tbk (KRAS) sementara ini belum terpengaruh oleh rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kinerja perseoran yang masih merugi. Pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (21/6), saham perusahaan baja berkode KRAS hanya mengalami penurunan tipis, dua poin. Pada sesi pembukaan, harga saham KS berada di level Rp440 dan sesi penutupan pada angka Rp438. Sementara untuk volume transaksi mencapai 149.100 dengan nilai transaksi Rp6,5 milliar.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Banten Fadly Fatah mengatakan, terkait isu PHK dalam satu minggu ini tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Apa pun yang positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan, pasti akan berpengaruh kepada harga saham suatu perusahaan, termasuk saham KS.

Ia mengungkapkan, saham KS pernah menyentuh harga tertinggi yakni Rp525 per lembar saham sekitar Maret 2019 dan pernah menyentuh harga terendah di Rp354 per lembar saham pada Mei 2019. Saat ini harga saham KS mulai rebound. Pada hari kemarin ditutup di harga Rp438 per lembar saham. “Mulai bangkit pada Mei kemarin,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bursa selalu mendorong perusahaan tercatat, termasuk KS, untuk menerapkan tata kelola yang baik atau good corporate governance di perusahaan tersebut termasuk transparan dalam hal-hal yang dianggap materil bagi investor. “Ini dalam rangka untuk menjamin going concern perusahaan ke depannya,” katanya.

PENURUNAN PENDAPATAN

Sebagaimana diketahui, KS sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di industri baja mengalami penurunan pendapatan sebesar 13,82 persen pada triwulan pertama 2019. Pada periode itu, KS mencatatkan pendapatan sebesar 419 juta dolar AS. Padahal periode yang sama tahun lalu, meraup pendapatan 486,2 juta dolar AS.

SURAT DPRD

Menyikapi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tetap oleh PT Krakatau Steel (KS), Federasi Serikat Pekerja Baja (FSPB) Cilegon menyurati Komisi II DPRD Kota Cilegon. Sebelumnya federasi pun telah melaporkan hal tersebut ke walikota Cilegon.

Ketua FSPB Cilegon Safrudin menuturkan, pihaknya telah menyurati Komisi II DPRD Kota Cilegon agar bisa menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, sebagai perwakilan rakyat, seharusnya DPRD mendengarkan aspirasi. “Kami berharap Komisi II segera memanggil PT KS,” ujar Safrudin, Jumat (21/6).

Ia melanjutkan, Walikota Cilegon pun mengaku akan segera memanggil pihak PT KS. Pemanggilan akan dilakukan usai pejabat eselon II selesai mengikuti asesmen bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Bandung, Jawa Barat.

Walikota Cilegon Edi Ariadi memutuskan untuk melakukan pemanggilan usai asesmen selesai agar proses pertemuan antara walikota dan PT KS dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Sambil menunggu DPRD dan Pemkot Cilegon memanggil PT KS, federasi terus melakukan komunikasi secara intens dengan manajemen PT KS, dalam hal ini Direktur SDM PT KS Rahmad Hidayat. “Segala upaya kita tempuh agar perusahaan tidak begitu saja melakukan PHK,” paparnya. (skn-bam/air/ags)