Sanksi Nyanyi Bikin Rapat Tepat Waktu

0
1.499 views
TAKUT SANKSI: Para pejabat mengisi absensi rapat koordinasi Gubernur Banten dengan seluruh OPD Pemprov Banten di aula Bappeda, KP3B, Kota Serang, Selasa (4/7). FOTO: SUPRI/ RADAR BANTEN

SERANG – Aturan unik sanksi nyanyi dan denda bagi pejabat yang terlambat rapat berjalan cukup efektif. Kemarin, rapat Gubernur dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten berjalan tepat waktu.

Meski agak terbata-bata, peserta rapat sudah mengisi absen sejak pukul 07.30 WIB. Padahal, rapat dijadwalkan pada 08.00 WIB. Bahkan sepuluh menit dari jadwal yang sudah ditentukan, peserta rapat sudah siap di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten. Rapat pun dimulai karena Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy juga sudah hadir di lokasi.

Saat diajak berbincang santai dengan Radar Banten, staf penjaga absen merasa kaget. Sebab, sejak diberlakukan aturan tersebut, para pejabat datang lebih awal. “Iya hari ini (kemarin-red) setengah delapan sudah penuh absennya,” katanya tersenyum sembari merapikan absensi rapat.

Tidak hanya di pagi hari, usai istirahat siang para peserta juga datang tepat waktu. Tidak seperti pagi hari yang datang terbata-bata. Siang sekira pukul 12.30 satu per satu sudah datang, meski rapat dimulai pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, pada rapat perdana, Senin (3/6) Gubernur Wahidin Halim memberlakukan aturan unik ini. Selain sanksi nyanyi bagi pejabat yang terlambat, mereka akan diminta untuk mohon maaf dan ampun sambil membungkukkan badan kepada seluruh peserta rapat. Lalu, mereka akan disanksi denda jika telepon selulernya berbunyi saat rapat. Denda akan disesuaikan dari kepangkatan eselonnya.

Di sela-sela istirahat siang rapat, Wahidin Halim mengaku bahwa aturan denda bagi pejabat yang terlambat rapat sudah aturan nasional. “Sudah lama itu, itu sudah nasional di mana-mana pegawai yang terlambat kena denda,” katanya sambil berjalan menuju Masjid Raya Al-Bantani di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) untuk salat Zuhur berjamaah.

Ia mengaku, sudah memberlakukan aturan tersebut sejak menjabat sebagai Walikota Tangerang. “Di kota (Kota Tangerang-red), sejak dari 2012, 2013 sudah diberlakukan,” ujar pria yang akrab disapa WH ini.

Aturan tersebut dinilai WH sudah berjalan efektif. Namun demikian, aturan tersebut tidak saklek diterapkan seratus persen. Kata dia, ada kekhususan bagi peserta yang terlambat jika ada insiden yang di luar rencana. “Terlambat kan bisa saja karena insiden, tapi kalau sengaja ya kenalah denda. Kalau alasan keterlambatan karena persoalan-persoalan kan kita tidak bisa bilang bahwa seratus persen enggak terlambat,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Usman Assidiqie jelang rapat siang dimulai sempat berseloroh dengan Radar Banten. Ia mengatakan, datang lebih awal karena tidak mau disanksi nyanyi. “Ya harus on time, kalau enggak nanti nyanyi,” katanya tersenyum.

Senada dikatakan Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana. Menurutnya, aturan tersebut menjadi budaya yang baik dan harus ditingkatkan. “Kan memang harus selalu on time, rapat jadi efektif dan berjalan baik,” katanya. (Supriyono/RBG)