Sanksi PSBB Diserahkan ke Bupati Walikota

0
2.171 views
Warga Lingkungan Sempu Seroja, Cipare, Kota Serang, memasang spanduk yang memperingatkan agar warga tidak mudik, Kamis (16/4). Selain itu, kendaraan warga yang masuk dan keluar disemprotkan disinfektan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

SERANG – Pemprov Banten tidak mengatur sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya. Dalam Pergub 16/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, tidak disebutkan sanksi yang jelas bagi pelanggar PSBB.

Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono, dalam Pergub tentang PSBB yang telah diterbitkan Rabu (15/4), sanksi bagi pelanggar PSBB di Tangerang Raya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Mengenai sanksi, diarahkan ke perundang undangan karena yang diatur adalah masyarakat kabupaten kota yang merupakan kewenangan bupati walikota. Jadi kita serahkan mekanisme penjatuhan sanksi sesuai kewenangan kabupaten kota,” kata Agus kepada Radar Banten, Kamis (16/4).

Ia melanjutkan, Pergub tentang PSBB di Banten berbeda dengan Pergub PSBB di Jakarta, terutama tentang sanksi bagi pelanggar PSBB. Pergub DKI disebutkan dengan sanksi bagi pelanggar PSBB ancaman pidana dan denda.

“DKI wajar begitu, sebab kabupaten kotanya adalah administratif bukan otonom seperti Banten. Nah karena administratif, maka Pemprov DKI berwenang menjatuhkan sanksi pada orang atau badan hukum yang melanggar PSBB. Kalau di Banten ya tidak bisa begitu, kita serahkan ke bupati walikota seperti apa sanksinya,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni menilai Pergub tentang PSBB di Tangerang Raya hampir sama dengan Pergub PSBB di Jakarta. Hanya saja yang berbeda waktu pelaksanaan PSBB dan aturan terkait sanksi. “Mestinya disebutkan saja, sanksinya cukup sanksi sosial misalnya. Sehingga nanti bupati walikota tinggal merinci. Kalau tidak disebutkan, Pemprov Banten terkesan cari aman, padahal PSBB ini melakukan pencegahan Covid-19. Kalau tidak efektif ya sia-sia juga dilakukan PSBB,” ungkapnya.

Andra melanjutkan, sejak awal DPRD Banten memang tidak setuju bila sanksi bagi pelanggar PSBB berupa ancaman pidana atau denda. Namun setiap aturan harus ada sanksinya, dan sanksi moral atau sanksi administratif sudah cukup untuk pelanggar PSBB.  “Kita harapkan bupati/walikota di Tangerang Raya merinci sanksinya, sehingga masyarakat semakin sadar untuk mematuhi pelaksanaan PSBB hingga awal Mei untuk kepentingan semuanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim telah menetapkan pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya mulai 18 April hingga 3 Mei 2020. Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang, dan Tangerang Selatan wajib melaksanakan PSBB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.(den/alt)