Sasar Mafia Tanah Daerah Industri

SERANG – Sebanyak 75 laporan masuk ke Polda Banten sejak Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah dibentuk pada 1 Februari 2019. Dari laporan yang masuk, kebanyakan berasal dari daerah industri di Provinsi Banten seperti di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.  Daerah industri menjadi target mafia tanah karena memiliki nilai jual yang tinggi.

“Paling banyak (laporan-red) di daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang. Kalau dirinci, laporan paling banyak berasal dari Kabupaten Tangerang, kemudian Kabuputen Serang dan Kota Cilegon,” kata Kasatgas Antimafia Tanah Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Novri Turangga didampingi Kasub Tindak Satgas Berantas Mafia Tanah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sofwan Hermanto, Rabu (31/7).

Karakteristik tanah yang dijadikan sasaran mafia tanah adalah yang memiliki potensi nilai jual tinggi, terkena dampak pembangunan, dan daerah dengan pertumbuhan jumlah penduduk tinggi. “Fokusnya (mafia tanah-red) tanah yang belum bersertifikat, walaupun ada juga yang bersertifikat tapi haknya diambil kendati jumlahnya tidak banyak,” jelas Novri.

Dia mengatakan, ada enam kasus mafia tanah yang sudah diselesaikan. Keenam kasus itu kasus pemalsuan akta jual beli (AJB) di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Kasus tersebut menyeret mantan kepala desa (kades) berinisial ZN, aparatur sipil negara (ASN) IS, dan pihak swasta ED. “Nilai transaksi tersebut mencapai Rp2,3 miliar. Luas tanah yang dijual 1.960 meter persegi,” kata Novri.

Lalu, ada kasus lahan untuk pembangunan perumahan di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Luas lahan yang dijual Rp5 miliar tersebut seluas 5.500 meter persegi. Kasus tersebut menyeret dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya, yaitu SW selaku direktur PT AGB dan HR komisaris PT AGB. Perusahaan tersebut merupakan pengembang perumahan. “Tanah tersebut milik 45 warga yang dijual kedua tersangka,” ucap Novri.

Kemudian, kasus penjualan tanah milik warga di daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 4.379 meter persegi. Kasus tersebut menyeret dua orang sebagai tersangka. Keduanya, yaitu DH dan MA mantan pelaksana tugas (plt) kades di Kabupaten Tangerang. “Tanah tersebut dijual kepada korban berinisial BN dengan harga Rp3 miliar,” kata Novri.

Keempat, kasus penipuan tanah yang diklaim terkena dampak pembebasan Tol Serang-Panimbang di Desa Silebu dan Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, seluas 26.000 meter persegi. Kedua tersangka oknum merupakan pegawai honorer BPN Tangsel PO dan ASN pada Pemkab Serang JJ. “Tanah tersebut ditawarkan kepada kepada PT GT. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp6 miliar,” tutur Novri.

Kemudian, kasus pembebasan tanah untuk perumahan di Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 1.000 meter persegi. Polisi menetapkan MI direktur PT PMS selaku pengembang perumahan. Transaksi jual beli tersebut mencapai Rp1 miliar.

Terakhir, kasus pemalsuan surat garapan dan over garapan untuk menguasai lahan sepuluh hektare di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya, HU selaku aktor intelektual, HI selaku konseptor, dan RT direktur utama CV MS. “Nilai jualnya mencapai Rp100 miliar. Mereka (tersangka-red) bermaksud menguasai lahan untuk dibangun kios dan perumahan,” kata Novri.

Dia mengatakan, saat ini penyidik masih menyisakan satu perkara yang sudah masuk ke tahap penyidikan. Perkara tersebut kasus tanah di salah satu SD di Balajara, Kabupaten Tangerang. Modus operasi kasus tersebut dengan memalsukan dokumen untuk proses gugatan perdata terhadap pemerintah. “Saat ini masih dalam proses pengumpulan alat bukti untuk pelaku utama dan aktor intelektual. Tanah tersebut diklaim milik pribadi dan terlapor meminta ganti rugi kepada pemerintah,” tutur Novri. 

Sementara, untuk proses penyelidikan ada tiga kasus. Ketiga kasus tersebut dugaan penjualan lahan milik PT Krakatau Steel, klaim lahan lokasi area Tol Serang-Panimbang, dan klaim tanah di daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang.  “Proses lidik (penyelidikan-red) saat ini baru tiga. Salah satunya itu (lahan milik KS-red),” kata Novri. (mg05-den/air/ira)