Satpol PP berdebat dengan PKL yang berjualan di zona merah di Jalan RT Hardiwinangun, Kecamatan Rangkasbitung.

RANGKASBITUNG – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di zona merah (kawasan bebas PKL) di wilayah Kecamatan Rangkasbitung. Para pedagang kaki lima diberikan teguran dan pemahaman agar tidak berjualan di ruas jalan protokol, ruang terbuka hijau, rumah sakit, dan daerah milik jalan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Dinas Satpol PP Lebak Abdurazak menyatakan, penertiban PKL merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Perda 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Ketertiban dan Keindahan (K3). Untuk itu, PKL yang masih berjualan di wilayah zona merah harus ditindak agar tidak mengganggu ketertiban umum.

“Selama ini, kita sudah memberikan toleransi kepada PKL untuk berjualan selama satu bulan, yakni sebelum lebaran. Sekarang setelah lebaran, kita tertibkan agar mereka tidak lagi berjualan di wilayah zona merah PKL,” kata Abdurazak kepada wartawan, Rabu (12/6).

Pemkab Lebak telah melakukan pemetaan wilayah yang boleh dijadikan tempat berjualan. Ada tiga zona yang ditetapkan dalam Perda 10 Tahun 2018, yakni zona merah sebagai daerah terlarang untuk PKL, zona kuning yakni daerah yang bisa berjualan pada jam tertentu, dan zona hijau sebagai tempat atau lokasi yang bebas dijadikan tempat berjualan oleh PKL. Berdasarkan Perda 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan K3, pedagang yang melanggar dikenakan sanksi denda Rp500 ribu.

“Soal sanksi bagi PKL membandel diatur dalam Perda 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan K3. Karena itu, kegiatan kami berpedoman kepada dua perda tersebut,” ungkapnya.(Mastur)