Satu Tahun Kepemimpinan WH-Andika: Janji Politik Dievaluasi Publik

SERANG – Jumat, 12 Mei 2017, Wahidin Halim-Andika Hazrumy resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2017-2022, pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Usai dilantik, Wahidin Halim yang populer disapa WH mengungkapkan, sedikitnya ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakannya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hari ini, satu tahun sudah duet WH-Andika memimpin Provinsi Banten. Sejumlah janji politiknya pun kini ramai dievaluasi publik.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, ada begitu banyak janji manis WH yang wajar untuk ditagih. Di antaranya soal penggratisan SMA/SMK, pembangunan sarana prasarana, dan kesejahteraan guru. Setidaknya tahun pertama program bidang pendidikan masih menyisakan banyak persoalan sehingga banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD, meminta Wakil Rakyat untuk mengingatkan gubernur bahwa wajah pendidikan di Banten bergantung kebijakan sang gubernur.

Secara kebetulan, di tahun pertama WH menjabat sebagai gubernur, pengelolaan SMA/SMK beralih dari kabupaten kota ke provinsi. Itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Alhasil, harus ada perbaikan yang signifikan sebab tujuan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar alih kelola SMA/SMK sangat jelas agar mutu pendidikan semakin baik bukan sebaliknya.

Untuk memenuhi janjinya, WH mengeluarkan kebijakan pendidikan SMA/SMK gratis mulai 2018. Namun, hingga Mei ini kebijakan WH untuk menggratiskan SMA/SMK belum kunjung direalisasikan. Menariknya, pihak sekolah sudah dilarang menarik iuran pendidikan dari orangtua siswa. Sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibdikbud) baru akan menjalankan program SMA/SMK gratis pada tahun ajaran baru 2018/2019, yakni mulai Juli tahun ini.

Meski kebijakan WH menggratiskan SMA/SMK diapresiasi positif oleh orangtua siswa, di sekolah justru menimbulkan respons pro dan kontra. Beberapa pihak menilai langkah kontroversi WH untuk menggratiskan pendidikan SMA/SMK tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat Banten.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, bidang pendidikan dalam satu tahun terakhir menghadapi fase sulit. Tahap awal, ketika alih kelola SMA/SMK mulai efektif menjadi kewenangan provinsi, Pemprov dihadapkan pada persoalan beban anggaran dan manajemen pengelolaan. Ini belum secara baik dapat ditangani, tetapi sudah berhadapan dengan janji politik pendidikan gratis SMA/SMK. “Situasi transisi yang bercampur dengan keinginan besar, ibarat kita baru menikah harus punya rumah beserta perabotnya yang lengkap,” kata Fitron kepada Radar Banten, kemarin.

Fitron melanjutkan, program pendidikan soal tactical investment. Perhitungannya harus mantap, perencanaannya harus tepat karena beda dengan investasi bisnis yang hanya bicara untung rugi. Pendidikan adalah investasi masa depan yang dampaknya manusia. “Jelas ini kombinasi tidak ideal. Kita gagal berinvestasi karena tidak matang, kita akan melahirkan produk pendidikan yang gagap menghadapi kehidupan paska sekolah yang mengandalkan mutu, jangan main-main pada persoalan mutu sekolah,” tukas Fitron.

Agar kebijakan SMA/SMK gratis bukan sekadar pemenuhan janji politik, DPRD Banten saat ini melakukan revisi Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Kita akan revisi perda-nya, sudah masuk di prolegda. Semoga lewat perda itu kekhawatiran kita bisa kita selaraskan dengan kebijakan. Dan perda revisi ini menjadi inisiatif DPRD melalui Komisi V. Kita akan revitalisasi fondasi dan suprastruktur pendidikan. Mengingat, perda itu dulu dibahas sebelum SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi,” ujar Fitron.

Fitron menambahkan, Komisi V yang membidangi soal pendidikan pada prinsipnya sangat mendukung keinginan gubernur untuk menggratiskan SMA/SMK. Agar program itu sejalan dengan para pelaku di lapangan, Komisi V merevisi Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Kami telah mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan program SMA/SMK gratis. Komisi V telah mendengar langsung problem pendidikan di Banten bila sekolah gratis tingkat menengah diberlakukan. Mayoritas kepala sekolah mengaku keberatan. Makanya, kita ingin melakukan sinkronisasi antara keinginan gubernur dan kondisi di lapangan. Kuncinya semua harus diajak bicara,” ungkapnya.

“Sebelum program sekolah gratis diberlakukan, berarti Pergub tentang Pembiayaan Sekolah untuk SMA/SMK Nomor 30 Tahun 2017 masih berlaku,” sambung Fitron.

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni meminta masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pada tahun pertama kepemimpinan WH-Andika, memang tidak bisa langsung mengukur pencapaian visi misi gubernur dan wakil gubernur. Namun, sejauh ini tiga program prioritas sedang berproses.

“Saya melihatnya satu tahun pertama ini cukup baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif cukup terjalin. Itu bisa dilihat dalam proses penyusunan RPJMD 2017-2022. Sinergi antara provinsi dan kabupaten kota juga terjalin sesuai yang kita harapkan. Pak gubernur sudah road show menemui bupati walikota,” katanya.

Terkait bidang pendidikan, politikus Demokrat ini mengakui butuh waktu untuk menjalankan program pendidikan. “Pengelolaan SMA/SMK yang sekarang jadi tanggung jawab provinsi kan masih tahap transisi. Soal aset harus divalidasi dulu. Begitu juga dengan gurunya termasuk anggarannya. Jadi, program sekolah gratis pun persiapannya masih sangat hati-hati,” ungkapnya.

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengakui bidang pendidikan yang paling sulit dalam tahap awal. Bappeda sudah memberikan banyak saran dan masukan. Namun, Dindikbud masih kurang koordinasi sehingga diundang Bappeda pun jarang datang. Sekalinya datang rapat diwakili oleh staf.

“Kuncinya di penataan manajemen. Ini butuh komitmen lebih dari Dindikbud terutama kepala dinasnya. Anggaran dindik (Dindikbud Banten-red) tahun ini luar biasa, lebih dari Rp2 triliun,” ujar Hudaya.

Terkait program SMA/SMK gratis, Hudaya menuturkan bahwa problemnya Dindikbud sampai sekarang belum mampu memberikan informasi yang akurat tentang apa yang menjadi kewajiban pemerintah. Dulu sekolah membebani siswa atau orangtua siswa ketika membangun ruang kelas atau gedung. Sekarang urusan gedung sudah diselesaikan oleh pemerintah.

“Sekarang apa sih hak siswa yang harus diselesaikan oleh pemerintah? Itu yang belum dihitung oleh Dindikbud. Misalnya guru hadir, kegiatan belajar mengajar jalan. Sementara, Pak Gubernur sudah menargetkan 400 lebih pembangunan ruang kelas baru hingga pembangunan 12 unit sekolah baru untuk SMA/SMK negeri yang masih numpang. Jadi, kuncinya ada di Dindikbud,” ungkapnya.

Terkait satu tahun pemerintahan WH-Andika, Hudaya mengungkapkan, beberapa hal di antaranya telah konkret, misalnya soal penyelenggaraan good governance pada tahap awal sudah selesai, RPJMD sudah, sistem perencanaan sudah melalui Simral. “Tinggal pelaksanaan, dan meningkatkan monitoring dan pengendalian program,” tutup Hudaya.

Relasi WH-Andika

Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi kekompakan para pemimpinnya. Satu tahun pertama, relasi yang terjalin antara WH sebagai gubernur dan Andika sebagai wakil di permukaan masih berjalan baik. Keduanya melakukan pembagian tugasnya sesuai kewenangannya masing-masing.

Kekompakan keduanya pun diperlihatkan saat menyikapi satu tahun kepemimpinan duet WH-Andika.

WH menegaskan, capaian kerja WH-Andika tidak bisa diukur dalam satu tahun. Dirinya meminta masyarakat Banten agar menunggu hingga lima tahun. Hingga semua janji politiknya direalisasikan. “Jangan mengukur dalam satu tahun, nanti tunggu lima tahun,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Andika. “Saya dan Pak Gubernur sudah komitmen untuk melaksanakan visi misi kami termasuk semua janji politik selama lima tahun. Tahun pertama semuanya sudah mulai berjalan dengan baik,” ujar Andika.

Terkait program pendidikan, WH mengaku dirinya bersama Andika sudah melakukan sejumlah terobosan. Saat ini WH sedang merekonstruksi agar lulusan SMK khususnya bisa siap pakai sehingga tidak menambah jumlah pengangguran di Banten. “Sudah banyak yang kita lakukan, kita membangun link and match dengan dunia industri. Kemudian melakukan pembinaan dan pelatihan,” ungkapnya.

Hal lain, kata WH, Pemprov Banten tahun ini akan membangun ruang kelas baru sesuai anggaran yang ada. Dirinya pun berjanji tahun ini sudah tidak ada lagi SMA/SMK negeri yang tidak punya gedung sekolah. “Tahun ini tidak. Kita bangun sekolah baru untuk yang masih numpang,” tegas WH.

Terkait program SMA/SMK gratis, Wakil Gubernur Andika menuturkan, saat ini masih proses kajian. Dirinya bersama WH juga masih menunggu kesiapan dari Dindikbud.

“Masih kita kaji dan matangkan. Agar tidak menjadi persoalan, kajiannya harus matang. Kalau Mei-Juni kajiannya sudah selesai, tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan,” ungkapnya.

Andika pun memahami kekhawatiran kepala sekolah terutama di SMK. Makanya, Pemprov terus menghitung kebutuhan anggaran. “Kita nunggu dindik (Dindikbud Banten-red) ini, mampu enggak dindik-nya agar Juli sudah ada keputusan,” tandas Andika. (Deni S/RBG)