Satu Tahun Kepemimpinan WH-Andika: Kesehatan Gratis Tak Kunjung Tiba

SERANG – Pemprov Banten dibelit dilema. Kesehatan gratis menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) hingga kini belum juga terealisasi. Padahal program itu salah satu program prioritas Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy.

Gubernur Wahidin Halim sudah beberapa kali melakukan lobi bertemu dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan. Namun, belum menemui titik terang karena terbentur payung hukum. Akibatnya, dua juta warga Banten yang belum terkover BPJS harus gigit jari karena belum dapat menikmati kesehatan gratis sebagaimana yang dijanjikan Gubernur.

Berdasarkan catatan Radar Banten, usai dilantik pada 12 Mei 2017, Gubernur Wahidin menegaskan, Banten di bawah kepemimpinannya bersama Andika akan mengalami banyak kemajuan. Dari tujuh program prioritas, salah satunya kesehatan gratis dengan KTP-el. Dalam APBD 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk program kesehatan gratis. Langkah selanjutnya, Gubernur melayangkan surat bernomor 440/61-Dinkes/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal koordinasi dan konsultasi.

Pada 13 Februari 2018 melalui surat bernomor jp.02.05/III/534/2018 perihal Koordinasi dan Konsultasi Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, Kemenkes RI menilai kesehatan gratis menggunakan KTP-el bertentangan dengan aturan pusat yang mengharapkan partisipasi pemerintah daerah untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebelumnya pada 6 Februari 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan edaran yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Surat bernomor 440/707/Bangda itu mengenai dukungan pelaksanaan JKN.

Dalam surat tersebut berisikan delapan poin permintaan Kemendagri kepada gubernur. Di antaranya meminta pemda mengintegrasikan Jamkesda dan jaminan kesehatan lainnya ke dalam JKN baik program maupun pembiayaan sehingga hanya ada satu jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah, yaitu JKN. Kemudian, mendaftarkan warga yang kurang mampu di luar penerima bantuan iuran (PBI) ke dalam JKN untuk mencapai universal health coverage (UHC) dengan pembiayaan dari APBD.

Wahidin tidak puas dengan pemerintah pusat. Pada 21 Maret 2018, Wahidin mengundang Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris membahas kesehatan gratis menggunakan KTP-el. Pada 26 Maret 2018, Gubernur bertemu Menkes Nila F Moeloek difasilitasi DPD RI di Jakarta. Rekomendasi Menkes, Gubernur diminta untuk konsultasi dengan BPK, Kemenkeu, Kemendagri, KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten Ari Setiawan mengatakan, di tahun pertama, Gubernur fokus program kesehatan dengan mendorong kebijakan kesehatan gratis. Namun, terbentur dengan regulasi di pusat. “Masyarakat sudah menanti action dari Gubernur untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan kesehatan gratis dengan KTP-el,” ujar Ari kepada Radar Banten, Minggu (13/5).

Namun, di sisi lain, Gubernur harus berurusan dengan kebijakan lain pemerintah pusat. “Di tengah program kesehatan gratis dengan KTP-el yang tak kunjung selesai, masih banyak persoalan kesehatan dari aspek lain yang mengantre dan butuh perhatian gubernur,” katanya.

Salah satunya infrastrukur kesehatan yang masih timpang karena fasilitas kesehatan terpusat di wilayah Tangerang Raya. Dari 78 jumlah rumah sakit di Banten, 80 persen ada di Tangerang Raya. “Begitupun dengan SDM di bidang kesehatan, sebaran dokter dan tenaga kesehatan 81 persen terfokus di Tangerang Raya,” katanya.

Fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan, lanjut Ari, masih luput dari perhatian. Bagaimana Banten mendekatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat, tapi dua aspek tersebut belum disentuh. “Keduanya saya melihat belum disentuh oleh Pemprov Banten,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menyesalkan program kesehatan gratis dengan KTP-el belum terlihat arahnya. Selain lambat pengambilan keputusannya, konsep progam tersebut masih prematur. “Ini sudah bulan kelima. Tapi, perdebatan belum selesai. Gubernur masih bersikeras menggunakan sistem klaim tanpa integrasi JKN. Tapi, tak segera membuat pergubnya (peraturan gubernur-red),” katanya.

“Di sisi lain, kami jelas tidak setuju dengan konsep tanpa integrasi,” sambung politikus Golkar itu.

Ketidaksetujuan konsep gubernur, lanjut Fitron, sudah disampaikan. Saat ini pihaknya menunggu keputusan akhir gubernur. Jika gubernur memaksakan diri, pihaknya juga tidak bisa ikut memaksakan diri. “Ya sudah, kita lihat saja langkah apa yang akan diambil gubernur. Meski kebijakan tak boleh suka-suka hati, tapi upaya kami menyampaikan ketidaksetujuan tak didengar. Ya sudah, kita tonton saja,” katanya.

Secara teknis, lanjut Fitron sebaiknya pemprov fokus mengintegrasikan BPJS dengan apa yang menjadi keinginan kepala daerah dalam janji politiknya, yakni kemudahan akses hanya dengan KTP-el. Ia menginginkan, lebih baik waktu yang dimiliki untuk memikirkan strategi mencapai UHC dengan menggerakkan potensi yang dimiliki dan regulasi yang memayungi strategi percepatannya.

“Cari terobosan teknisnya. UHC kan 2019, jangan buang waktulah,” katanya.

Usai menghadiri rapat Paripurna LKPj Pemprov Banten, di Gedung DPRD Banten, Selasa (8/5), Gubernur Wahidin Halim sempat menjawab pertanyaan dari sejumlah media. Namun, saat ditanya program kesehatan gratis, Gubernur naik pitam. Ia langsung meninggalkan kerumunan awak media. “Ngomong ama lu sudah bosan. Lu tulis saja sendiri. Makasih salam,” ujarnya singkat.

Namun, dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Provinsi Banten di Kebon Kubil Resto, Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (7/5), WH mengaku program kesehatan gratis menggunakan KTP-el belum bisa berjalan karena masih harus menyesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat. “Anggarannya sudah ada, tinggal soal regulasi,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Sigit Wardjojo mengaku, hingga kini pemprov masih mengusahakan program kesehatan gratis berjalan. “Tarik kesimpulan sendiri (tidak berjalan-red). Kenapa tidak berjalan karena memang kalau terus berjalan nanti saya diborgol. Yang tanggung jawab siapa coba?” katanya.

Sigit menegaskan, kalau ada payung hukum mengenai kesehatan gratis, akan melaksanakan program tersebut. “Kalau ada payung hukumnya, hari ini juga saya
laksanakan,” terangnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung Benjamin Saut PS mengatakan, kesehatan gratis menggunakan KTP-el sudah dibahas bersama Kemenkes dan Dirut BPJS Kesehatan. Kata dia, sebagai pelaksana masih menunggu langkah dari Pemprov Banten. “Sudah selesai. Kalau Pak Gubernur instruksi (diintegrasikan-red) bisa dijalankan,” ujarnya kepada Radar Banten, Senin (30/4). (Fauzan D/RBG)