Satu Tahun Kepemimpinan WH-Andika: Pembangunan Infrastruktur Tak Berjalan Mulus

SERANG – Selain pendidikan dan kesehatan, infrastruktur menjadi salah satu janji politik kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika). Janji tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan Pemprov Banten.

Dalam RPJMD Banten 2017-2018, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan WH-Andika setidaknya mencakup 13 program pembangunan. Di antaranya, pembangunan 273.000 meter ruas jalan provinsi yang rusak dari total 852.000 meter jalan provinsi dan pembangunan jalan kolektor baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antarwilayah. Lalu, pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan provinsi, dan revitalisasi kawasan Banten Lama dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian cagar budaya serta kearifan lokal.

Catatan Radar Banten, janji untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan diucapkan WH satu tahun lalu. Tepatnya, saat menggelar open house di kediaman pribadinya di Jalan Haji Djiran, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pada acara yang dihelat usai pelantikan sebagai gubernur Banten, WH menyatakan janjinya akan menuntaskan jalan provinsi yang menyisakan 20 persen jalan rusak.

Di hadapan para pendukung dan jurnalis yang hadir, mantan walikota Tangerang itu mengatakan, tidak ada alasan jalan di provinsi tidak bangus. Ia pun meminta dalam waktu satu sampai dua tahun untuk menuntaskan tanggung jawab tersebut. “Nanti saya bagusin. Enggak ada alasan jalan provinsi jelek. Tapi, itu tidak bisa langsung selesai, saya butuh waktu satu hingga dua tahun,” kata WH saat itu.

Namun, satu tahun berjalan kepemimpinannya, janji politik yang tertuang dalam RPJMD itu tidak berjalan mulus. Target 87,43 persen tingkat kemantapan jalan di tahun pertamanya tidak dapat terealisasi. Bahkan, revitalisasi Banten Lama yang sempat ramai di pemberitaan tak kunjung berjalan sesuai perencanaan. Pembangunan tersebut mundur dari awal tahun waktu yang dijanjikan dengan dalih mundurnya lelang. Sementara, pembangunan salah satu jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, di Kampung Pasanggrahan, Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, disegel warga karena belum adanya pergantian ganti rugi lahan kepada ahli waris lahannya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Najib Hamas menilai, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karenanya, tahapan pembangunannya harus berjalan sesuai target dan waktu yang direncanakan.

Merujuk pada RPJMD yang disusun setelah pelantikan, APBD 2017 belum mengakomodasi. Namun, di perubahan sudah ada perencanaan dua tahun ke depan 2017-2018. “Setelah ditarget untuk 2017 sampai sekarang baru dibangun 60 kilometer,” katanya kepada Radar Banten, Jumat (11/5).

Sementara, pembangunan jalan 2018 yang ditarget akan membangun jalan 100 kilometer terancam mundur jika proses lelangnya tidak sesuai dengan waktu perencanaan. Kata Najib, Pemprov telah menjadwalkan lelang pembangunan tersebut pada Desember 2017.

Namun, hingga kini lelang tersebut tidak kunjung beres. Saat Komisi IV meminta klarifikasi, pihak terkait berdalih bahwa mundurnya proses lelang karena bersamaan fokusnya OPD pada penyiapan dokumen laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Penundaan ini, aman tidak untuk target 100 kilometer,” katanya.

Sebab, lanjut Najib, mundurnya proses lelang dari waktu yang direncanakan akan berdampak pada mundurnya pengerjaan fisik. Karena itu, ia meminta OPD terkait agar segera menyelesaikan proses tersebut sehingga janji politik WH-Andika dapat terukur capaiannya sesuai target yang ditentukan. “Intinya proses lelang harus berjalan paralel sesuai waktu yang disepakati di rapat badan anggaran dan diharapkan infrastruktur tidak jalan di tempat,” ujar politikus PKS ini.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Wahidin Halim enggan menanggapi penagihan atas janji politiknya. Ia berdalih, program yang dirumuskannya dijanjikan untuk waktu lima tahun. “Jangan tagih saya satu tahun karena saya untuk lima tahun,” katanya.

Namun, WH mengaku akan tetap menyelesaikan target-target prioritas yang sudah termaktub dalam RPJMD. Yakni, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata. “Infrastruktur yang mendukung pariwisata, infrastruktur yang mendukung pertanian, infrastruktur yang mendukung pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

Terkait start pembangunan awal yang dinilai masih lambat, WH menganggap itu sebagai hal yang masih wajar. Terlebih, ada perubahan sistem yang butuh penyesuaian.

Sementara itu, Wakil Gubernur Andika Hazrumy tidak mengelak bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan karena ada beberapa kendala lelang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. “Terkait dengan pembangunan fisik yang masih belum terealisasi optimal karena proses lelang masih berjalan,” katanya.

Ia masih optimistis pembangunan yang ditargetkan pihaknya masih terkejar. Terlebih, saat ini sebagian besar proses lelang sudah jalan. “Memang ada beberapa kegiatan yang proses lelangnya terpaksa mundur karena belum lengkapnya dokumen proyek. Tapi, tetap kami menargetkan bulan November 2018, seluruh pekerjaan fisik sudah rampung,” ujarnya.

Menurutnya, kendala yang dihadapi oleh OPD menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk pencapaian target ke depan. “Semua masih in progres, kita sudah evaluasi kendala OPD baik secara teknis atau administrasi. Triwulan kedua ini bisa jadi evaluasi di triwulan pertama,” kata politikus Golkar ini.

Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan komitmen Pemprov Banten dalam melakukan percepatan pembangunan dan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru Banten. Sebab, selesainya pembangunan tersebut akan membuat semua wilayah terkoneksi dan berimbas pada akses perekonomian yang tumbuh. “Karenanya, kita sebagai pembantu gubernur terus melakukan percepatan,” katanya.

Hadi mengungkapkan, target pencapaian 2022 di antaranya pembangunan jalan 273.000 meter ruas jalan provinsi yang rusak dari total 852.000 meter jalan provinsi. Lalu, pembangunan jalan kolektor baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antarwilayah. “Termasuk, pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan provinsi dan pembangunan jembatan penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi,” katanya.

Selain itu, Pemprov Banten baru membangun (betonisasi) jalan provinsi menuju kawasan Banten Lama sepanjang tujuh kilometer. Sementara, fasilitas yang belum dibangun adalah sepanjang 11 kilometer mulai dari jembatan di Banten Lama, Karangatu, Wihara Avalokitesvara, Tasikardi, sampai Kramatwatu. Pembangunan jalan itu ditargetkan selesai pada 2018, sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 11 kilometer jalan ini Rp60 miliar. “Saat ini sedang dibangun dari Lopang ke Banten Lama, sepanjang lima kilometer. Itu targetnya selesai pada 2017 ini,” ujarnya. (Supriyono/RBG)