SERANG – Pengawasan terhadap harta kekayaan pegawai negeri sipil (PNS) kian diperketat. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan PNS sampai ke pejabat eselon IV wajib melaporkan harta kekayaannya. Yuddy menilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan sarana yang penting untuk mewujudkan integritas para pejabat serta birokrat pada umumnya.

Sekda Banten Kurdi Matin menginstruksikan kepada seluruh PNS di Provinsi Banten agar segera membuat LHKPN tersebut. “Kalau saya mengimbau kepada teman-teman dari pada kita nanti kita ditegur, ya segera laporkan untuk Form A. Nah ketika terjadi mutasi baru ke Form B. Karena LHKPN itu salah satu cermin ketaatan kita sebagai aparat terhadap kewajiban yang harus dilaporkan pergerakan kekayaan yang harus kita miliki,” terang Kurdi, Senin (9/2/2015).

Kurdi mengakui bahwa dirinya, terhitung dilantik menjadi Sekda Banten, belum membuat LHKPN tersebut. “Awal tahun sampai bulan Maret harus sudah disampaikan ke KPK sesuai dengan pengisian SPPT pajak,” terangnya.

Pemeriksaan kekayaan ini, lanjut Kurdi, KPK bertujuan menganalisis lonjakkan kekayaan. “Yang jelas mereka membuat analisis lonjakan asetnya normal tidak. Karena penghasilan PNS itu kan bisa diukur. Makanya tadi, wajar tidak dia punya aset, seperti itu dengan penghasilannya,” paparnya.

Di Banten, ada 43 pejabat dan 4.500 PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya. “Jumlah ini sudah dengan CPNS yang direkrut belum lama ini,” pungkasnya. (Wahyudin)