CILEGON – Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis menegaskan, proses mutasi, rotasi dan promosi PNS Pemkot Cilegon tidak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Diketahui, Mendagri melarang kepala daerah melakukan mutasi jabatan struktural menjelang enam bulan masa berakhir jabatan kepala daerah.

Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi secara resmi akan meletakkan jabatannya pada 20 Juli 2015, dengan kata lain agenda mutasi yang rencananya akan dilakukan Kamis (22/1/2015) ini sudah melampaui dua hari dari batas akhir seharusnya pada 20 Januari 2015 lalu. “Ini kan masih jauh dari masa berakhir jabatan beliau. Ada toleransi, kecuali Pak Walikota sebulan atau dua bulan sebelum dia lengser. Ini kan cuma selisih dua hari, jadi saya rasa bukan hal yang kiamat,” ujar Sekda, Kamis (22/1/2015).

Pelantikan ini sesungguhnya masih jauh dari waktu berakhirnya jabatan Walikota, dan sudah menjadi agenda Pemkot Cilegon yang sudah merencankannya sejak jauh hari. “Ini (mutasi-red) kan sudah sesuai dengan alur kita,” terang Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Cilegon ini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon Mahmudin menambahkan, agenda itu tidak melanggar SE Mendagri pasalnya edaran itu belum memiliki dasar ketentuan yang kuat. “Perppu saja kemarin kan baru disahkan, apa otomatis langsung diberlakukan? Kan ada mekanismenya, harus diundang-undangkan dulu. Begitu juga dengan surat edaran dari Mendagri itu,” jelasnya. (Devi Krisna)