PANDEGLANG – Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang tahun ini harus menahan diri untuk mudik atau pulang kampung selama libur Lebaran. Apabila abdi negara tersebut nekat mudik, bisa dikenakan sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
Ketegasan sikap tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Nasional Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mendukung pemberian sanksi berat hingga pemberhentian dengan tidak hormat bagi para ASN yang memaksa untuk mudik atau pulang kampung selama wabah corona. “Iya udah ada dan ada PP (Peraturan Pemerintah) tentang kedisiplinan pegawai. Pemberhentian boleh saja dalam rangka mengatur dan penanggulangan Covid-19 dan harus konsisten. Saya setuju,” katanya.
Pery mengingatkan kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang agar mematuhi peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat demi kebaikan bersama. “ASN itu ada kode etik sebagai pegawai dan diatur dalam undang-undang. ASN itu itu harus patuh sama undang-undang. Kalau ada yang melanggar aturan, tentunya akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Pery mengatakan, pihaknya akan memberikan pemahaman kepada para pegawai agar tahun ini tidak memaksakan diri untuk mudik atau pulang kampung. “Kita akan terus menyampaikan kepada para pegawai bahwa tahun ini kondisinya berbeda dengan tahun sebelumnya. Saat ini sedang wabah corona, kalau kita tidak mengindahkan anjuran pemerintah, kita bukan ASN yang baik,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan kepada semua ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang agar mematuhi anjuran pemerintah. Apabila ada yang melanggar, kata dia, harus segera ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Jangan juga Pemkab kecolongan atau malah saling menutup mata mengenai pegawai yang mudik ini. Harus konsisten. Kalaubada yang melanggar, kami akan langsung turun tangan,” katanya. (Adib)
