Abdul Hakim Lubis
Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis.

CILEGON – Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis mengatakan, Pemkot Cilegon melalui SKPD tidak dapat menetapkan kontraktor yang menjadi pihak ketiga dalam sebuah proyek pekerjaan masuk dalam daftar hitam. Pernyataan itu menyusul adanya wacana dari Komisi I DPRD Cilegon yang mendesak adanya sikap tegas dari Pemkot Cilegon terhadap sejumlah temuan kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cilegon oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja belanja APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2014 senilai Rp1,16 miliar dan denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada pihak ketiga sekira Rp10,06 juta.
“Kaitannya dengan temuan itu adalah tindak lanjut. Apalagi di situ (dokumen temuan-red) kan tidak ada klausul untuk mem-blacklist pihak ketiga,” ujarnya, Jumat (16/1/2015).

Temuan serupa juga pernah terjadi pada tahun anggaran 2013 silam. Saat itu, BPK menyebutkan sebanyak 20 perusahaan pelaksana proyek perbaikan infrastruktur jalan yang bermasalah, karena kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah sekira Rp2,86 miliar. DPU Cilegon saat itu hanya mengumpulkan kembali kelebihan pembayaran pada pihak ketiga, tanpa memberikan sanksi apapun. “Sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari BPK, yang terpenting bagaimana supaya kelebihan pembayaran itu dikembalikan ke kas daerah. Karena kalau mem-blacklist itu kaitannya dengan konstruksi pekerjaannya,” jelasnya. (Devi Krisna)