SERANG – Perlindungan sosial dan kesejahteraan petani dan nelayan di Banten masih perlu ditingkatkan. Salah satunya upaya
perlindungan tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Petani dan Nelayan.

Manager Program Sekolah Demokrasi Serang Khaerun Huda menganggap hal ini sangat penting terutama di Banten. “Kami memandang ini suatu yang urgent. Jumlah petani Banten banyak, perda belum serius. Infrastruktur pertanian belum memadai, masih ada kasus agraria antara rakyat dan negara di Gorda, Serang,” jelas Huda saat audiensi dengan Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Banten, Selasa (10/2/2015).

Sementara itu, pada wilayah lain kasus oknum pihak keamanan dan nelayan di Lontar juga tidak kunjung terselesaikan. “Ini perlu penanganan serius. Memang ini ranah pemerintah daerah dan DPRD. Kapasitas kami minimal sumbangsih pemikiran untuk pembuatan raperda tersebut,” terang Huda.

Sekretaris Fraksi Golkar Banten Fitron Nur Ikhsan menyambut baik usulan dalam audiensi tersebut. “Kita belum
bisa memastikan penyusunan rapeda ini kapan, karena ada urutan, semacam ada aturan tidak tertulis. Semoga Golkar yang menjadi pansusnya,” kata Fitron.

Lebih lanjut, Fitron berharap pembahasan raperda ini melibatkan pihak masyarakat yang tepat dan konsen dengan
persoalan petani dan nelayan. “Kita akan ajak lembaga mana yang lebih tepat mempunyai pengalaman dalam menyusun raperda. Melibatkan orang dangan kkualitas yang baik, bukan hanya kuantitas yang banyak,” terangnya. (Wahyudin)