SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tidak dibuka ke publik selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini mencuat ketika rapat koordinasi sebelum dilakukannya pemeriksaan LHP BPK dengan Pemprov Banten.

“BPK menegaskan bahwa dari proses awal pemeriksaan, sampai kepada disampaikan di dewan itu bersifat rahasia. Nggak boleh sama sekali keluar karena itu dokumen yang tidak boleh dipublish,” ujar Sekda Banten Kurdi Matin kepada wartawan, usai mengikuti acara koordinasi dengan BPK RI, Senin (9/2/2015).

Namun demikian, Kurdi menjelaskan, bahwa LHP BPK bisa disampaikan ke publik ketika laporan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD. “Itu sudah menjadi hak publik. Karena kalau dalam rentang waktu ada yang bocor BPK akan disalahkan,” katanya.

Dikatakan, dari mulai penelusuran dokumen hingga LHP, Kurdi menegaskan tidak boleh dipublikasikan. “Di Banten ada di salah satu kabupaten/kota itu dilakukan dan BPK dapat teguran keras. Jadi management letter bocor baru kemudian tersebar di publik, BPK kena teguran. Rentang waktunya sekitar 70 hari itulah dokumen yang tidak boleh dipublish,” tegas Kurdi. (Wahyudin)