LEBAK – Panwaslu Lebak memutuskan menolak gugatan calon perseorangan Cecep Sumarno (CS) dan Didin Saprudin (DS) pada sidang putusan penyelesaian sengketa Pilkada Lebak, Sabtu (3/3).

“Kita tolak pokok-pokok pemohon, yakni CS – DS dalam persidangan putusan sengeketa hari ini. Itu semua berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kajian dari Panwaslu Lebak yang juga sebagai majelis musyawarah sengeketa di Pilkada Lebak ini,” kata Ketua Panwaslu Lebak Ade Jurkoni usai sidang sengketa di Kantor Panwaslu Lebak, Sabtu (3/3).

Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak CS-DS hanya satu orang saksi saja yang memberikan keterangan berkaitan dalam sidang sengeketa, saksi yang lain tidak memberikan keterangan.

“Selain itu, bukti dari pihak KPU dan saksi-saksinya lebih kuat. Oleh sebab itu, kita tolak pokok pemohon,” katanya.

Namun, masih kata Ade, jika pihak CS-DS masih tidak menerima hasil putusan sidang sengeketa musyawarah pilkada ini, pihaknya bisa melakukan gugatan kembali ke PTUN.

Keputusan hasil sidang sengeketa dibacakan oleh Ketua Panwaslu Lebak Ade Jukroni yang disaksikan oleh pasangan perseorangan CS-DS bersama tim pemenangan serta Ketua KPU Lebak Ahmad Saprudin bersama komisionernya dan juga disaksikan TNI-POLRI yang menjaga keamanan dalam sidang sengeketa.

Ketua Divisi Teknis Pencalonan KPU Lebak Sri Astuti Wijaya mengaku, KPU Lebak telah melakukan proses atau tahapan pilkada sesuai PKPU yang berlaku, pihak CS-DS saat melakukan pendaftaran tidak melengkapi syarat pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan.

Terkait, pihak CS-DS akan melaporkan kembali ke PTUN, pihak KPU menerima saja. “Kita siap saja walaupun akan pihak CS-DS akan melanjutkan laporannya ke PTUN. Itu sah-sah saja, karena itu hak mereka,” tutupnya saat dihubungi Radar Banten, Sabtu (3/3).

Menanggapi keputusan Panwaslu, Cecep menegaskan, “Ya, kita akan terus berjuang. Kita akan lanjutkan laporan ini ke PTUN, karena kita nilai keputusan ini masih tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seperti ada lampiran saat pendaftaran yang dihilangkan oleh KPU Lebak.”

Selain itu diakui CS, bahwa pihaknya juga telah meminta Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada Lebak.

“Kita sudah meminta Bawaslu Provinsi dan RI untuk turun langsung mengawasi tahapan pilkada di Kabupaten Lebak. Mungkin karena waktu dan kesibukan mereka belum sempat untuk terjun langsung ke lapangan. Namun kita sudah menyampaikan bagaimana kondisi KPU Lebak dan Panwaslu Lebak dalam menyelenggarakan tahapan pilkada,” katanya usai sidang.

Sebelumnya, KPU Lebak memutuskan pasangan CS-DS tidak memenuhi syarat dalam mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Pada tahap pendaftaran yang dibuka KPU sejak 12-14 Februari 2018, pasangan ini tidak melampirkan Surat Pencalonan (model B-KWK), Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati (model B3 – KWK).

“Kami (KPU-red) menyatakan CS-DS tidak memenuhi syarat dalam pencalonan, karena dalam pendaftaran tersebut pihaknya hanya melampirkan satu syarat dalam pencalonan, yaitu hanya BA7-KWK perseorangan (rekapitulasi dukungan-red) saja,” kata Ketua Divisi Teknis Pencalonan KPU Lebak Sri Astuti Wijaya saat dihubungi Radar Banten, Jumat (16/2).

Dijelaskan Sri, bahwa syarat sah yang wajib atau mutlak harus ada dalam syarat pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yaitu harus melampirkan B-KWK, B3-KWK dan BA7-KWK, namun saat pendaftaran berlangsung pihak CS-DS hanya melampirkan satu poin saja dalam pendaftaran. (Omat)