Serapan Anggaran APBD-P Pemprov Banten Baru 85 Persen

0
449 views
Net. ILUSTRASI
Net. ILUSTRASI

SERANG – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjelang tutup buku sudah mencapai 85 persen dari total APBD-Perubahan (APBD-P) sebesar Rp9,5 triliun. Namun, capaian ini tidak sesuai target serapan, yakni 90 persen.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Banten Mahdani mengatakan, sesuai dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten cukup baik. “Progress-nya cukup baik, posisi sampai hari ini rata-rata sudah 85 persen serapan anggaran. Itu yang kami terima,” katanya kemarin.

Meski belum mencapai target serapan sebesar 90 persen, Mahdani mengaku optimistis hingga akhir tutup buku target serapan bakal tercapai. Apalagi, sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan pengerjaan fisik sudah masuk tahap penyelesaian. “Kami optimistis bisa mencapai target 90 persen ke atas. Karena sekarang ini sebagian besar sudah, tinggal finishing terutama terkait dengan pekerjaan konstruksi,” tuturnya.

Beberapa proyek fisik yang dimaksud antara lain, Jalan Cipanas-Warung Banten, Kabupaten Lebak, Jalan Tanjung Lesung-Sumur, Jalan Sempu-Cipocokjaya, dan Jembatan Kedaung Tangerang. “Itu semua kan tinggal finishing, kemudian serah terima pekerjaan dan proses pembayaran,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan progress penyerapan anggaran cukup signifkan. Itu karena adanya kebijakan Pemprov Banten tentang penundaan tunjangan daerah. “Pergub tentang penundaan tunjangan itu efektif juga untuk menggenjot kinerja,” kata dia.

Pada 2017 nanti, lanjutnya, pihaknya tidak ingin ada lagi alasan keterlambatan proses lelang SKPD di unit layanan pengadaan (ULP). Sebab, SKPD sudah harus mulai menyusun rancangan umum pengadaan (RUP) pada 15 Desember. “Sudah menyusun RUP untuk 2017. Kami akan langsung lakukan lelang untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan prioritas. Di antaranya untuk pelayanan di RSUD, seperti makan dan minum pasien dan cleaning service. Kemudian untuk fisik itu prioritas RSUD Malingping,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, target realisasi anggaran sebelumnya sudah cukup baik. Malah, ia lebih menekankan bukan hanya realisasi anggarannya saja, tapi pembukuan laporannya. “Kalau di atas 90 persen, baik dari segi realisasi belum tentu baik dari sisi pembukuan. Realisasinya bagus, pembukuannya harus bagus,” katanya.

Oleh karena itu, Ranta meminta masing-masing kepala SKPD fokus bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sistem pengawasan juga harus berjalan hingga level terbawah. “Kepala SKPD harus fokus. Sistem pengawasan harus jalan dari kepala SKPD sampai ke bawah,” katanya.

Penggunaan anggaran pemerintah, lanjutnya, tidak ada yang sulit jika dilakukan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Terlebih, Pemprov Banten sedang mengupayakan menaikan status opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian. “Enggak sulit, anggaran pemerintah itu mudah. Dan menurut saya anggaran sekarang bagus. Pokoknya, target kita realisasi bagus,” katanya. (Supriyono/Radar Banten)