Serapan Anggaran Dinas PUTR Rendah

Walikota Cilegon Edi Ariadi menyalami kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta kepada kepala OPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.

CILEGON – Realisasi program prioritas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 sangat minim. Kondisi itu selaras dengan realisasi serapan anggarannya.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Banten, sejumlah program prioritas yang masih minim realisasi seperti Jalan Lingkar Utara (JLU), pengendalian banjir dan genangan, revitalisasi Situ Rawaarum, dan pembangunan gedung pemerintah. Bahkan, realisasi sejumlah program prioritas tercatat masih di bawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah, seperti program pengendalian banjir dan genangan, serta revitalisasi Situ Rawaarum.

Untuk serapan anggaran, tahun lalu organisasi perangkat daerah itu hanya mampu menyerap anggaran sebesar 76 persen dari total pagu anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Cilegon Rp270 miliar.

Walikota Cilegon Edi Ariadi tidak menampik lesunya kinerja OPD yang menangani bidang infrastruktur tersebut. Meski begitu, mantan birokrat tersebut memaklumi hal tersebut. “Iya paling rendah karena banyak program fisik. Wajarlah karena PU banyak pegang proyek infrastruktur,” ujar Edi kepada Radar Banten di ruang kerjanya.

Kata Edi, yang membuat Dinas PUTR menjadi paling rendah dalam penyerapan anggaran karena sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kota Cilegon belum rampung.

“JLU kan banyak yang belum selesai, terus pembangunan tandon juga belum, tanggung jawab pemda itu mah,” kata Edi.

Untuk itu, di tahun terakhir sisa masa RPJMD dan masa jabatannya sebagai walikota Cilegon, Edi mengaku, telah menggelar rapat percepatan. Ia meminta dalam kurun waktu Januari dan Februari program-program strategis sudah bisa berjalan.

Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Ridwan pun tak menampik jika kinerja OPD yang dipimpinnya itu belum optimal pada tahun anggaran 2019 lalu. Karena itu, untuk tahun ini, dalam rangka mengejar akhir RPJMD, pihaknya akan melakukan percepatan dengan cara menyiapkan syarat-syarat berkas pelelangan, menginput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Mudah-mudahan di Februari sudah ada yang launching untuk percepatan pelelangan,” papar Ridwan.

Disinggung kendala yang membuat kinerja OPD nya kurang optimal, secara umum, menurut Ridwan, yang menjadi kendala adalah hal-hal bersifat administratif, misalnya tidak terpenuhinya persyaratan lelang.

Kendala lainnya, banyak program yang alami gagal lelang, dan persoalan pembebasan lahan seperti yang terjadi pada proyek JLU.

“Kita optimistis, kita berupaya melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan,” kata Ridwan. (bam/aas/ira)