Serapan Rendah, Lambat Input SIRUP, Gubernur WH: Dindikbud Payah

SERANG – Gubernur Wahidin Halim menyorot Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dalam rapat pimpinan (rapim) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten. Pria yang kerap disapa WH itu menilai kinerja Dindikbud payah. “Dindikbud payah,” tegas WH usai rapim di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/12).

WH mengaku akan merotasi seluruh pegawai Dindikbud apabila kinerjanya masih lemah. Terkait dengan hasil evaluasi di rapim, mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan hanya satu pekerjaan yang akan diluncurkan tahun depan, yakni pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional di Bojong Menteng, Kabupaten Serang. “Kami akan melakukan pendekatan lagi dengan masyarakat,” tuturnya.

Pembangunan TPST itu awalnya dilakukan tahun ini senilai Rp10 miliar. Namun, gagal dilakukan karena ada penolakan dari warga sekitar. WH mengatakan, belum mencari opsi lain terkait lokasi untuk pembangunan TPST tersebut. “Kami masih rapatkan lagi. Evaluasi terakhir,” ujar mantan walikota Tangerang itu.

Sementara, Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten M Yusuf mengatakan, Gubernur memang mengingatkan Dindikbud untuk segera melakukan perbaikan. Apalagi, belum semua laporan dari sekolah masuk. Padahal, jumlah SMA SMK negeri se-Banten mencapai 240 lebih sekolah. “Capaian fisik Dindikbud sudah 73 persen, hampir 74 persen dari total anggaran Rp1,09 triliun,” ujarnya.

Kata dia, sebagai pimpinan, Gubernur tentu ingin mendorong OPD biar segera menyelesaikan administrasi. Apalagi waktu tinggal sebulan lagi.  “Beliau (Gubernur- red) mendorong jajaran Dindikbud membuat laporan. Untuk segera berproses,” tegas Yusuf.

Apalagi, rentang kendali Dindikbud cukup jauh lantaran sekolah juga berada di seluruh kabupaten kota.

Sedangkan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani mengatakan, realisasi keuangan baru mencapai 70 persen dari target Rp12,64 triliun. Sedangkan realisasi fisik mencapai 85 persen dan capaian pendapatan sudah 90 persen.

Kata dia, hingga saat ini baru ada dua proyek yang gagal lelang, yakni TPST dan pembangunan irigasi dengan total Rp20 miliar. “Kalau pembangunan jalan ke Citorek diberi waktu 20 hari dari tanggal 30 November karena tinggal satu kilometer lagi,” ujarnya. Diharapkan dengan diberi waktu 20 hari, pembangunan akan selesai.

Terkait dengan Dindikbud, Mahdani mengatakan, Gubernur ingin mempercepat proses lelang pekerjaan yang dianggarkan tahun 2020. “Tiga hari kemarin, fokus semua (OPD-red) di sini (gedung Pendopo-red) menyelesaikan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan-red). Dindikbud menjadi salah satu yang belum clear karena nilainya gede sehingga masih ada hampir Rp1 triliun yang harus diselesaikan dua hari ini. Solusinya harus ada membantu yang menginput,” ungkapnya.

Kata dia, Dindikbud belum final menginput SIRUP karena anggaran mereka hampir Rp2 triliun. “Termasuk sekolah gratis dan gaji,” ujar Mahdani.

Ia mengatakan, selain Dindikbud, ada enam OPD lain yang belum selesai dalam menginput SIRUP . Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, RSUD Banten, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kata dia, Gubernur ingin lelang pekerjaan 2020 dilakukan saat ini. Lantaran waktu lelang untuk konsultan lebih lama, maka lelang itu lebih didahulukan.  “Sekarang ada 80 paket siap lelang. Diperiksa dulu administrasinya,” terangnya.

Ia mengatakan, sebelum lelang, pihaknya melakukan review harga perkiraan sendiri (HPS). Namun, tidak semua HPS di-review, tapi hanya yang berisiko tinggi saja. Misalnya, konsultan dengan angka di atas Rp250 juta. Untuk mengetahui jumlah paket Pemprov, ia mengatakan, SIRUP harus selesai lebih dahulu. Ditargetkan SIRUP itu harus rampung pekan ini.  (nna/alt/ira)