Serapan Rendah, Syafrudin Ancam Mutasi

BANDUNG – Menjelang tutup tahun, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Serang belum mencapai target. Evaluasi realisasi per November 2019, serapan anggaran baru mencapai 70,63 persen.

Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang, terdapat tujuh OPD yang serapannya di bawah 70 persen. Bahkan, dua di antaranya masih di bawah 60 persen.

Ketujuh OPD tersebut, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Kecamatan Cipocokjaya, dan Dinas Kesehatan. Lalu, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Selengkapnya lihat grafis).

Walikota Serang Syafrudin membenarkan capaian tersebut. “Ada tujuh dinas yang capaiannya belum sampai 80 persen,” katanya usai rapat evaluasi APBD 2019 di salah satu hotel di Bandung, Jumat (27/12).

Meski demikian, ia optimistis sampai akhir Desember 2019 realisasi anggaran bisa mencapai 90  persen. Sebab, pembangunan fisik sudah dikerjakan dan tinggal dilakukan penagihan. “Pekerjaannya sudah selesai dan tinggal penagihan sehingga saya optimistis bisa capai 93 persen,” ujarnya.

Evaluasi serapan anggaran untuk menilai kinerja seluruh OPD. Kemudian, melihat hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program. “Dengan ini diharapkan bisa segera melakukan percepatan pembangunan,” kata Syafrudin.

Kata Syafrudin, jika serapan anggaran sampai Desember masih di bawah 85 persen, maka akan jadi catatan khusus. Kepala OPD dinilai tidak mampu bekerja atau tidak cocok dengan tugasnya.

“Di awal tahun (2020) kalau kita lihat ternyata serapan anggarannya rendah, ya akan evaluasi kinerjanya dan akan dimutasi,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi bukan hanya melihat serapan anggaran, tetapi terkait dengan kinerja ke depan. Termasuk penyelesaian dan pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019. “Ada temuan meski tidak terlalu besar, tapi harus dikembalikan untuk mempertahankan WTP dari kinerja OPD,” tambahnya.

Syafrudin meminta agar aparaturnya meminimalisasi masalah dan hambatan penyerapan anggaran. Optimalisasi kinerja evaluasi bertujuan menjaga konsistensi realisasi anggaran.

Kata dia, berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir penyerapan anggaran menunjukkan penyerapan belum optimal. Penyerapan anggaran di awal tahun cenderung rendah dan menumpuk di akhir tahun. “Selalu berulang di setiap tahun anggaran, tentu saja hal ini kurang baik dari sisi perencanaan dan sisi kas manajemen,” ujarnya.

Untuk mendorong percepatan peyerapan anggaran, ucap Syafrudin, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan. Hal itu dalam rangka menyusun rencana penarikan dana perencanaan anggaran kas sehingga pelaksanaan program tepat waktu, tepat mutu dan sasaran.

“Untuk itu, saya meminta semua berkomitmen membangun dan menyejahterakan masyarakat Kota Serang,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Serang Tb Urip Henus mengatakan, ke depan program harus berorientasi pada kemajuan pembangunan. Evaluasi terhadap semua kegiatan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

“Juga untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Urip juga mengingatkan OPD untuk menyampaikan laporan tepat waktu. “Untuk itu, kami menekankan OPD menyampaikan pelaporan per tanggal 10 setiap bulan. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu,” cetusnya. (ken/alt/ira)