Sertifikasi Penceramah Tuai Penolakan

0
571 views
RAPAT ULAMA: Suasana rapat koordinasi dan silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang bersama ormas Islam, imam/khotib Jumat serta pimpinan pondok pesantren di kantor MUI Kota Serang, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Senin (6/2). (FOTO: Qodrat)

SERANG – Sejumlah elemen organisasi masyarakat (ormas) Islam dan pimpinan pondok pesantren sepakat menolak sertifikasi pada imam, khotib, dan penceramah yang rencananya diberlakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dan silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang bersama ormas Islam, imam/khotib Jumat dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Kota Serang di kantor MUI Kota Serang, Senin (6/2).

Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang Hidayatullah mengatakan, keluarnya wacana sertifikasi bagi penceramah, imam, dan khotib waktunya tidak tepat. Alasannya, saat ini umat Islam sedang dihadapkan pada berbagai macam persoalan. “Menurut kami, belum tepat waktunya, seolah-olah ingin menambah persoalan di kalangan umat Islam,” ujar Hidayat.

Ia menilai, rencana sertifikasi yang diberlakukan bagi penceramah, imam, dan khotib bukan kali ini saja ada, tapi di era pemerintahan sebelumnya sempat muncul. “Ini bukan hanya sekarang timbulnya. Ini perlu dipikirkan oleh Kemenag,” katanya.

Hidayat mengungkapkan, saat ini di Kota Serang yang ada di database FSPP sebanyak 144 pondok pesantren sudah melakukan koordinasi terkait persoalan sertifikasi. “Intinya Kemenag belum tepat waktunya mengeluarkan kebijakan ini,” katanya.

Ketua MUI Kota Serang KH Mahmudi mengatakan, dari hasil pertemuan dengan para ormas Islam sebagian besar menolak sertifikasi penceramah, imam, dan khotib karena masjid didirikan oleh masyarakat. “Rata-rata imam dan khotib itu lulusan pesantren. Apakah pemerintah mampu memberikan honor seperti guru?” katanya.

Kata dia, ada dampak positif dari wacana tersebut, pihaknya melihat pemerintah mampu memberikan honor kepada para penceramah, imam, dan khotib. Ia juga menambahkan, selama ini pengisi materi, imam, dan khotib sebagian besar lulusan pesantren, sekolah agama, dan sudah mengerti syarat dan rukun khotbah. “Kami yakin DKM di setiap masjid tidak menunjuk khotib dan penceramah asal-asalan. Intinya menolak rencana sertifikasi,” katanya.

Kepala Kantor Kemenag Kota Serang Machdum Bachtiar mengatakan, masalah sertifikasi masih wacana dan Menteri Agama sampai saat ini belum memberikan penjelasan. Kemenag Kota Serang sebagai eksekutor di bawah sampai saat ini masih menunggu regulasi. “Maksud dari sertifikasi ini, kami berharap setelah sertifikasi ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi penceramah, imam, dan khotib,” katanya.

Ia meminta agar wacana sertifikasi ini jangan dimaknai sebagai hal yang meresahkan. Kalaupun benar terjadi, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi imam dan khotib. Soal wacana pembatasan isi ceramah, ia membantah ada upaya untuk mengembalikan seperti zaman penjajahan. “Ini seperti wacana full day school bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi, kan yang jelas imam itu harus fashohah dan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan agama,” tandasnya. (Fauzan Dardiri/Radar Banten)