Sertifikasi Tanah Masyarakat Diawasi Ombudsman

0
806 views

SERANG – Lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah milik masyarakat membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program gratis itu diprioritaskan untuk para petani dan nelayan serta masyarakat yang kurang mampu. Agar pelaksanaan PTSL di daerah tepat sasaran, lembaga pengawas pelayanan publik yakni Ombudsman Perwakilan Banten mengawal dan mengawasi pelaksanaannya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan mengungkapkan, banyaknya tanah masyarakat yang belum bersertifikat lantaran pengurusan sertifikat rumit dan butuh biaya besar. Oleh karenanya, PTSL sangat membantu masyarakat untuk mengurus sertifikat secara gratis melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Ombudsman akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan PTSL di Provinsi Banten,” kata Dedy kepada wartawan di Kota Serang, Jumat (31/1).

Pengawasan yang dilakukan, lanjut Dedy, bertujuan untuk memastikan PTSL berjalan dengan baik dan tepat sasaran, bebas pungli dan tidak ada maladministrasi sesuai amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Baik dari sisi jangka waktu diperolehnya sertifikat, persyaratan, serta sistem mekanisme prosedur pengurusan sertifikat hingga sertifikat tersebut selesai dan diserahkan kepada masyarakat,” paparnya.

Ia melanjutkan, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa kelurahan. Melalui program itu, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL,” tegasnya.

Terkait dengan tanah milik pemerintah yang disertifikasi melalui PTSL, Dedy menilai, selama tidak melanggar aturan silakan saja. Hanya saja, BPN wajib memprioritaskan sertifikasi tanah milik masyarakat.

“Makanya, kita ingin kawal, jangan sampai ada pungli dalam proses sertifikasi tanah milik masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPN Provinsi Banten, Andi Tanri Abeng mengatakan, hingga 2020 masih ada sekira 1,4 juta bidang tanah milik masyarakat Banten yang belum bersertifikat. “Sertifikasi tanah masyarakat ditargetkan selesai 2023. Jadi, selama empat tahun ke depan kita optimalkan PTSL,” tegasnya.

Agar target tercapai, setiap tahunnya ditargetkan 300-500 ribu bidang tanah disertifikasi. “Tahun 2020 kami targetkan 358 ribu bidang tanah masyarakat disertifikasi,” ujar Andi.

Ia pun menyambut baik pengawasan yang akan dilakukan Ombudsman sehingga pelaksanaan PTSL sesuai aturan dan tepat sasaran. “Kalau ada petugas PTSL yang nakal di lapangan, silakan laporkan ke kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengaku, tahun ini pihaknya mengajukan sertifikasi tanah milik Pemprov Banyen melalui PTSL di BPN Banten. “Tahun ini kita tengah mengajukan sertifikasi terhadap 376 bidang lahan Pemprov yang belum bersertifikat ke BPN Banten,” ujarnya.             

Rina menuturkan, lahan milik Pemprov Banten yang belum bersertifikat lebih dari 580 bidang. BPKAD selama ini menemui kendala dalam pengelolaan aset lantaran sulit melakukan penelusuran dokumen awal.

“Sebagian kita ajukan sertifikasi melalui PTSL, sebagian lainnya akan dilakukan sertifikasi tanah secara mandiri dengan cara bertahap,” tutur Rina. (den/air/ira)