Server Pendaftaran Tes TKS Rusak, Pemkot Tangsel Diminta Tanggung Jawab

0
65

TANGSEL – Ribuan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) meminta Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bertanggung jawab atas gagalnya Tes Kemampuan Dasar (TKD) pada seleksi penerimaan calon honorer di lingkup pemerintah daerah tersebut. Pasalnya sampai saat ini server itu belum diperbaiki pasca mengalami kerusakan pada Selasa (14/11).

Sekretaris Jenderal Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangsel, Azis meminta tanggung jawab Pemkot Tangsel karena tes tersebut menjadi penentu bagi TKS bisa atau tidak memperpanjang kontrak kerja mereka.

Pasalnya, dalam perjanjian kerja tersebut salah satu syarat terus menjadi TKS harus mengikuti serangkaian tes yang dilakukan panitia seleksi. Namun, pada pelaksanaan kegiatan itu server malah mengalami gangguan sehingga mereka pun tidak dapat mendaftarkan diri.

”Jangan lepas tanggung jawab, ini kan kesalahan pemkot. Kami minta kasus ini diselesaikan, karena kami semua khawatir kalau tidak ikut tes ini maka perpanjangan kontrak kami dihapus,” katanya kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/11).

Menurutnya juga, kekacauan tes itu karena kesiapan panitia dari Pemkot Tangsel tidak matang melakukan kegitan tersebut. Baik mengelola server pendaftaran hingga pelaksanaan tes. Padahal, Kota Tangsel telah menerapkan smart city yang memiliki beragam aplikasi guna mempermudah para pegawainya.

”Gara-gara persiapan Pemkot Tangsel lemah, kami jadi korban. Harusnya dicek servernya rusak atau tidak. Sudah tahu yang mendaftar banyak. Kami pun tetap berharap ini jadi tanggung jawab pemkot,” ujar Azis juga.

Dalam pelaksanaan TKD online, setiap peserta wajib mengunduh aplikasi CBT atau ujian online. Tes tersebut untuk menilai kelanjutan kontrak kerja para TKS di semua dinas di Pemkot Tangsel. Azis berharap, kerusakan server saat tes itu dapat memberikan keringanan bagi PNS untuk diloloskan dari pendafataran data.

”Dikasih kompensasi dengan mengisi data diri untuk dilaporkan secara manual. Kalau menunggu server ini sangat lama. Inikan jumlah banyak, jangan sampai nanti kacau balau,” cetusnya juga.

Sementara itu salah satu TKS, Dina Aulia (23) mengaku sudah dua hari kesulitan mengakses aplikasi pendaftaran tes TKD. Sebab kata dia, server milik Pemkot Tangsel sering error. Dirinya khawatir jika tidak mendaftar maka perpanjangan kontrak TKS tidak akan dilakukan.

Artinya dia dan ribuan temannya akan menggangur atau tidak bekerja. ”Sudah masuk ke sistem TKD, tiba-tiba keluar, selalu begitu. Belum diperbaiki servernya sampai sekarang, dan saya khawatir malah saya nanti tereliminasi. Tau sendiri cari kerja sekarang ini susah, makanya saya sama yang lain berharap masih dapat menjadi TKS,” ucapnya.

TKS di Dinas kesehatan Kota Tangsel ini pun menduga ada rekonsiliasi melalui TKD yang tidak berpijak kepada rancangan PP terkait pegawai pemerintah perjanjian kerja (P3K). Sebab, uji kemampuan pegawai non-PNS dilakukan pemisahan dan tidak serentak dilakukan. Padahal tahun lalu kegiatan ini dilaksanakan dengan seluruh TKS. ”Agak aneh sih,” jelasnya.

Menanggapi itu, Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangsel Rahmat Salam mengatakan, masih terus berusaha menyelesaikan kerusakan server CBT agar dapat diakses. Sebab kerusakan itu terjadi karena adanya beban jumlah data yang membuat layanan itu tidak dapat terkoneksi dengan jaringan internet.

Ditambahkan, perbaikan tengah dilakukan sejumlah teknisi. ”Sabar, sedang diperbaiki. Kami juga tidak tau kenapa panitia sudah menyatakan siap tetapi pas dilakukan malah rusak. Mungkin kalau sudah diperbaiki pelaksanaan tes akan dilanjutkan,” tuturnya.

Rahmat menambahkan, TKD ini merupakan kebijakan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk mengetahui tingkat pengetahuan para TKS. Artinya dalam tes itu pemkot tidak akan memangkas jumlah pegawai non-honorer. Melainkan meningkatkan daya kemampuan pegawai tersebut agar lebih biak menyelesaikan tugas pelayanan.

”Tidak akan ada pemangkasan TKS. Jangan percaya dengan isu-isu yang tidak jelas. Soal buang dan tidak ada di masing-masing OPD yang menentukan. Jadi ini untuk menambah intelegensi pegawai honorer saja,” pungkasnya. (cok/jpg/ful/sub)