Setahun Lagi, Jabatan Rano Sebagai Gubernur Banten Berakhir

Pilgub

SERANG – Hari ini, Senin (11/1/2016), tepat setahun lagi berakhirnya masa jabatan Gubernur Banten. Masa jabatan Rano Karno akan berakhir pada 11 Januari 2017. Setelah itu, takhta pemerintahan akan dipegang oleh Penjabat Gubernur hingga dilantiknya gubernur terpilih.

Kalau tidak ada halangan, Banten akan memilih gubernur baru pada Februari 2017 berbarengan dengan pemilihan gubernur (pilgub) daerah lain se-Indonesia.

Menjelang Pilgub Banten 2017, Peneliti Pusat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Lili Romli mengatakan, masyarakat hendaknya terlibat aktif dalam usaha untuk mengusulkan dan menjaring para bakal calon gubernur yang pantas untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur parpol maupun jalur perseorangan. “Proses pencarian dan penjaringan jangan hanya diserahkan pada parpol atau segelintir elite. Bila ini terjadi maka akan memunculkan oligarki politik,” ujar Lili kepada Radar Banten, Minggu (10/1/2016).

Kata Lili, masyarakat harus mendorong partai politik agar membuka ruang publik dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mencari bakal calon terbaik. “Putra putri terbaik diberikan kesempatan untuk memimpin dan memajukan Banten. Media massa juga mesti membantu masyarakat menjadi kanal atau saluran bagi partisipasi publik untuk menjaring dan mencari putra putri terbaik sebagai bakal calon,” ujarnya. Lili meminta media untuk aktif memberikan informasi tentang plus minus para bakal calon gubernur yang ada sehingga masyarakat mengetahui rekam jejak sang kandidat. “Jangan sampai masyarakat buta atau tidak tahu informasi tentang track record para bakal calon atau kandidat yang ada,” tegas pengamat asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ini.

Kata dia, peran strategis masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya adalah mesti cerdas dan selektif dalam memilih. Masyarakat harus bersikap kritis dan memberikan sanksi untuk tidak memilih kandidat yang track record buruk dan tidak akan membawa perubahan bagi kemajuan Banten. “Saatnya kini masyarakat aktif dan sadar bahwa penentu perubahan ada di tangan masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Lili juga melihat bahwa ada kecenderungan sebagian masyarakat bersifat apatis dalam pilgub. Ini bisa dipahami karena bisa jadi mereka kecewa terhadap proses pilkada atau para kepala daerah hasil pilkada yang tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. “Sehubungan dengan itu, kita harus mengembalikan sikap apatisme itu menjadi optimis. Caranya antara lain dengan memunculkan kandidat yang memiliki track record dan integritas yang baik serta mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Banten,” ujarnya.

Dalam pandangan Lili, masyarakat yang cerdas sebagai pemilih antara lain adalah mereka yang aktif mencari informasi tentang plus minus kandidat yang ada, menolak dan mencegah money politics, dan tidak memilih kandidat yang track record-nya bermasalah.

Sementara itu, akademisi Untirta Suwaib Amiruddin mengatakan, terlepas dari dinamika politik yang bakal berkembang pada masa akhir jabatan gubernur, ia meminta Rano harus fokus pada pekerjaannya. “Baik akan kembali maju atau tidak, satu tahun ini gubernur harus melakukan kerja nyata dan bukan hanya pencitraan kepentingan politik,” katanya.

Kata dia, menjelang pilgub ini seharusnya masyarakat aktif dalam mengusulkan kandidat karena keterlibatan masyarakat menentukan kualitas pemimpin. Masyarakat harus terlibat secara langsung untuk menilai calon pemimpin yang tepat. “Dengan begitu, mereka akan betul-betul melihat calon yang tepat, dan bukan karena calon datang karena kondisi politik,” katanya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten E Kusmayadi menjelaskan bahwa kepemimpinan Rano Karno sebagai Gubernur akan berakhir pada 11 Januari 2017. “Sesuai aturan kepala daerah yang berlaku, masa akhir jabatan gubernur itu sampai 11 Januari tahun depan,” katanya saat dihubungi Radar Banten, Minggu (10/1/2016).

Mengisi kekosongan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk penjabat (Pj) gubernur yang bertugas melaksanakan tugas-tugas gubernur sampai dilantiknya gubernur terpilih. “Agar tidak terjadi kekosongan maka untuk sementara Pemprov dipimpin oleh penjabat gubernur sampai ada gubernur yang baru. Tapi, Kemendagri langsung yang akan menentukan penjabat untuk mewakili gubernur sampai batas akhir pelantikan gubernur baru,” kata Kusmayadi.

Anggota KPU Banten Syaeful Bahri menegaskan, KPU Banten akan tancap gas mulai April. “Pada April itu kita akan melakukan berbagai persiapan,” tegasnya. (RB/mg04-alt/dwi)