Sinergi Atasi Masalah Kesejahteraan Sosial

SERANG – Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan yang mendasar di Provinsi Banten. Karenanya, semua komponen terkait masalah tersebut harus membangun sinergi dalam mengatasinya.

Mewakili sambutan Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan, Asisten Daerah I Setda Provinsi Banten Anwar Masud menekankan pentingnya sinergi program pada pembukaan Forum Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Selasa (25/4).

Acara yang rencananya akan berlangsung dua hari ini, dinilai Anwar Masud sebagai forum strategis untuk berkoordinasi mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. “Agenda ini penting sebagai forum bagi kita untuk saling sinergi,” katanya.

“Sudah hadir pelaku TKSK masalah kesejahteraan sosial CSR, PMI, dan semua stakeholder. Apalagi teman-teman TKSK adalah ujung tombak masalah sosial di Banten. Teman-teman adalah relawan yang berhubungan langsung dengan masalah kesejahtaraan sosial di lapangan. Apa yang dikerjakan teman-teman adalah kerja hati dan ada sentuhan jiwa karena ada rasa ingin membantu dan menolong,” sambung Anwar Masud.

Prioritas dan agenda pembangunan tersebut, merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Banten yang selama ini konsen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). ”Mereka hidup di tengah-tengah kita,” katanya.

Namun, lanjutnya, ketiadaan atau keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan atau sarana pelayanan publik akibatnya mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rendah produktivitas dan terganggu peran sosialnya. ”Bila tidak ditanggulangi akan berdampak pada kerawanan sosial, tindak kejahatan dan disintegrasi sosial, beban sosial dan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sesuai prioritas dan agenda pembangunan, maka program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan program yang sangat strategis. Ada empat pilar program yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan para PMKS. Antara lain, program rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. ”Keseluruhan program tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan agar mereka dapat hidup layak dan mampu berfungsi secara sosial,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, program penanganan masalah sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan PMKS agar dapat hidup layak dan mampu berfungsi secara sosial. Untuk itu keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik dukungan dari pilar-pilar partisipasi masyarakat maupun dunia usaha hendaknya terus didorong. ”Kami dukung agar keberadaan dan fungsinya dalam berpartisipasi di bidang pembangunan kesejahteraan sosial semakin tumbuh dan berperan maksimal,” katanya.

Kesempatan pertemuan ini juga dilaksanakan sinkronisasi program penanganan fakir miskin daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman tentang kebijakan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan langkah-langkah strategis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk pemantapan petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial guna meningkatkan kemampuan para petugas pendata agar menghasilkan data yang akurat.

Nurhana mengatakan, kegiatan tersebut sebagai sarana forum renstra perangkat daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat, stakeholder. Menjalin kerja sama dan koordinasi yang aktif, tercapainya sinkronisasi, kesepakatan bersama mengenai rancangan rencana strategis tahun 2017-2022 yang mencakup kebijakan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. (ADVERTORIAL/DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN)

JUMLAH RTM PROVINSI BANTEN
TOTAL 654.785 RTM
RTM DESIL 1 :  94.979
RTM DESIL 2 : 144.374
RTM DESIL 1 : 215.628
RTM DESIL 1 : 199.804

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pekerja Sosial Profesional : 388 Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) : 1.714 Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA) : 1.402 Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) : 474 Lembaga
Karang Taruna : 1.714 Orang
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) : 9 Lembaga
Keluarga Pioner : 507 Orang
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) : 623 Desa
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial : 774 Orang
Penyuluh Sosial : 3.815 Orang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 155 Orang
Dunia Usaha : 346 Orang

PROGRAM UNGGULAN DINAS SOSIAL
– Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU)
– Keluarga Harapan (PKH)
– Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
– Jaminan Sosial Orang Dengan Disabilitas (PJSODK)
– Kesejahteraan Sosial Anak
– Kelompok Usaha Bersama (KUBE)