Sinkronisasi DP4 dan DPT Jadi Perhatian KPU Banten

Didih M Sudi
Komisoner KPU Provinsi Banten, Didih M Sudi.

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menjadikan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai perhatian utama. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir konflik yang dipicu oleh DP4 dan DPT tersebut. Sehingga, KPU akan benar-benar bebenah dalam persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Komisoner KPU Provinsi Banten, Didih M Sudi, usai melakukan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten di Aula KPU Banten di Banjar Agung Cipocok, Kota Serang, Kamis (21/7). Ia mengatakan, kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pelayanan dan Pengolahan Data (PPD) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Erickson P. Hutauruk dan Biro Pemerintahan Provinsi Banten tersebut, untuk membangun kesepahaman tentang proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, penyusunan dan penetapan jumlah DPT yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota itu juga telah menyepakati akan mengebut kegiatan sinkronisasi.

“Kami telah menerima jumlah DP4 sebanyak 7.513.718 orang dan DPT 8.024.058 orang dari Kemendagri. Jumlah tersebut akan dicocokan nanti setelah ada kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lapangan, September mendatang” katanya.

Ia mengatakan, jumlah tersebut belum tentu sesuai dengan jumlah di lapangan, sebab pihaknya belum mengetahui jumlah orang yang meninggal, pindah tempat tinggal, dan yang menjadi TNI/POLRI. Ia menuturkan, Coklit akan dilakukan setelah KPU RI mengumumkan sinkronisasi DP4 dan DPT 18 Agustus mendatang.

“Kemungkinan besar KPU di kabupaten/kota melakukan Coklit selama 30 hari, yakni 8 September sampai 7 Oktober mendatang. Hal itu dapat dilakukan setelah KPU mengangkat Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang direkrut dari RT dan RW di masing-masing daerah,” tuturnya.

Ia menilai, petugas PPDP yang akan disebar di 16.497 TPS akan terlebih dahulu diberikan pembinaan dan pelatihan supaya dapat memahami pengolahan data DP4 dan DPT tersebut.

“Saya berharap penyusunan dan pengolahan DP4 dapat dilakukan dengan akurat. Untuk itu, saya meminta kepada KPU di kabupaten/kota saat merekrut PPDP Agustus mendatang dilakukan secara serius,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, untuk peraturan semuanya masih sama seperti Pemilu sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil Rakor dengan Kasubdit Pelayanan dan Pengolahan Data (PPD) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Erickson P. Hutauruk, bagi warga yang belum memiliki KTP atau tidak memiliki identitas dapat digantikan dengan surat keterangan dari Disdukcapil setempat. (AdeF)