Sistem Satu Arah di Jalan Kota Serang Masih Terkendala

SERANG – Penerapan sistem satu arah (SSA) yang akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan di Kota Serang masih belum dapat dilaksanakan. Upaya Pemkot Serang untuk mengurai kemacetan di jalan protokol dalam jam-jam tertentu terhambat surat rekomendasi dari Pemprov Banten yang belum juga turun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Maman Luthfi mengatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Pemprov. “Kami belum bisa laksanakan kalau rekomendasi itu belum turun,” ujar Maman, Jumat (11/10).

Padahal, surat permohonan itu sudah disampaikan ke Pemprov pada Mei lalu. Namun, selain rekomendasi, Maman mengatakan, Pemkot juga meminta agar median jalan yang berada di ruas jalan yang akan diterapkan SSA dibongkar. Median jalan itu dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten tahun lalu.

“Tapi itu bukan keinginan kami, tapi amanat undang-undang keselamatan lalu lintas. Bahwa jalur SSA itu tidak boleh ada yang menghambat demi keselamatan,” terangnya. Atas permintaan, ia memperkirakan, rekomendasi dari Pemprov belum juga turun.

Padahal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberikan rekomendasi penerapan SSA di Kota Serang. Rekomendasi yang tertuang dalam surat Nomor AJ.501/2/10/DJPD/2019 keluar lantaran adanya surat permohonan dari Walikota Serang Nomor 550/522/DISHUB/2019 tanggal 15 Mei perihal Permohonan Persetujuan SSA di Kota Serang.

Dari lima ruas jalan yang akan diterapkan SSA, tiga di antaranya merupakan kewenangan Pemprov Banten yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Yusuf Martadilaga, dan Jalan KH A Khotib. Sedangkan dua lagi yakni Jalan KH Sochari menjadi kewenangan Kota Serang dan Jalan Abdul Hadi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, pihaknya perlu melakukan pembahasan lagi terkait permohonan SSA. Terlebih adanya median jalan yang dibangun Dinas PUPR sepanjang 120 meter yang perlu dibongkar. “Tentu ini berhubungan dengan neraca aset dan sebagainya. Tentu harus ada pembahasan dengan OPD terkait,” terangnya.

Sebelumnya, secara lisan Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tidak ada masalah apabila SSA diterapkan di Kota Serang meskipun di jalan yang menjadi kewenangan Pemprov. “Kota itu lepas dari kewenangan jalan siapa, kalau penataan lalu lintas menjadi kewenangan Walikota,” terang pria yang akrab disapa WH ini.

Kata dia, Pemprov memberikan kewenangan kepada Pemkot apabila ingin melakukan penataan transportasi dan ruang. Untuk itu, ia menilai apabila Pemkot ingin menerapkan SSA maka tidak perlu meminta izin kepada Pemprov. “Tidak masalah,” ujar mantan walikota Tangerang dua periode ini. (nna/aas/ags)