Soal Aliran Kepercayaan masuk KTP, Kemendagri Tunggu Masukan Dua Kementerian

0
48
Tampilan e-KTP. Foto: Radar Tarakan/JawaPos.com

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak akan mengubah tampilan KTP elektronik (e-KTP) yang telah ada saat ini. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemberian hak bagi penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama pada KTP sesuai kepercayaan masing-masing.

“Tetap (tampilan e-KTP). Hanya ditambah tentang kepercayaan untuk melaksanakan putusan MK,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, Rabu (8/11), sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Terkait teknis detail pengisian kolom agama atau kepercayaan pada e-KTP, Zudan mengaku saat ini pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenag). Termasuk, menerima masukan-masukan dari dua kementerian tersebut. “Ada plus-minusnya sedang dibahas ini,” ujar Zudan.

Menurut Zudan, Ditjen Dukcapil Kemendagri memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk pembenahan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pasca putusan MK. Serta, untuk mensosialisasikan hal itu kepada Dinas Dukcapil seluruh Indonesia.

“Saya perlu waktu kira-kira satu bulan untuk pembenahan aplikasi SIAK dan sosialisasi ke Dukcapil se-Indonesia dan menyiapkan form-nya,” papar Zudan.

Karena itu, penghayat kepercayaan saat ini belum bisa langaung mendapatkan e-KTP dengan format sebagaimana yang diperintahkan MK. “(Karena) diperbaiki dulu aplikasi SIAK-nya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan uji materi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Selasa (7/11) kemarin. Putusan tersebut memberi hak bagi penghayat kepercayaan mengisi kolom ‘agama’ pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai kepercayaan masing-masing.

Dengan keputusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.
(Put/JPC/JPG)