Soal Banjir dan Longsor di Lebak, Jokowi: Hentikan Tambang Ilegal

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada pejabat terkait saat mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Selasa (7/1) siang. Foto: Agung/Humas Setkab

LEBAK – Presiden Joko Widodo menilai bencana longsor dan banjir yang terjadi di Kabupaten Lebak karena perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

“Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, ke Bupati agar ini dihentikan. Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegas Presiden Jokowi saat meninjau lokasi banjir dan pengungsi di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Selasa (7/1).

Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta agar 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa, antarwilayah, di Lebak yang terdampak bencana harus segera bisa diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan ini itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” tegasnya dikutip dari berita Setkab.
Selain itu, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PUPR agar segera memperbaiki 19 sekolah yang rusak.

Sementara terhadap 1.410 unit rumah yang terdampak banjir, menurut Presiden, akan didata secara lengkap mengenai kemungkinan untuk direlokasi. “Karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini ya harus direlokasi tapi lahannya di mana nanti Ibu Bupati, Pak Gubernur yang akan menyampaikan,” kata Presiden Jokowi. (aas)