Soal Defisit Anggaran BPJS Kesehatan, Ini Komentar Komisi V DPRD Banten

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan

SERANG – BPJS Kesehatan saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Hal itu kini tidak hanya menjadi informasi kalangan internal BPJS Kesehatan saja, namun seluruh elemen masyarakat pun saat ini menyadari dan mengetahui persoalan itu.

Persoalan itu pun tak luput dari perhatian DPRD Provinsi Banten. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, BPJS Kesehatan merupakan  penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia didesign untuk non profit bahkan kerugianpun sangat mungkin.

Namun lebih lanjut Fitron mengatakan, melihat defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan jangan terfokus pada defisitnya saja, tetapi ada variable lain yang harus dioptimasi, yaitu kepatuhan pemerintah provinsi dan kabupaten kota terhadap Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional harus didisiplinkan serta lembaga berkepentingan lain. Penegakan disiplin dunia usaha harus dilengkapi dengan sederet aturan yang lengkap.

“Kalau kepala daerah patuh, lalu penegakam disiplin juga jalan, kepesertaan JKN-KIS, PBI maupun mandiri akan maksimal. Jika demikian maka sistem gotong royong akan ideal. Kalau ideal saya meyakini BPJS Kesehatan tak akan defisit,” ujar Fitron, Rabu (15/8).

Fitron menilai, kondisi BPJS Kesehatan yang terjadi saat ini karena pemikiran banyak pihak belum sejalan. Terburu-buru menilai buruk BPJS Kesehatan dengan sekian banyak permasalahannya. Padahal akar permasalahannya adalah belum optimalnya daya dukung terhadap pelaksanaan sistem JKN-KIS.

“Apalagi bicara UHC 2019, kalau pihak terkait tidak menjalankan serangkaian strategi optimalisasinya ya tidak akan tercapai,” tutur Fitron.

Bagi Fitron, kekurangan dan masih belum sempurnanya penyelenggaraan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan bukan soal teknis, melainkan daya dukung kebijakan secara vertikal dan horizontal yang belum maksimal.

Disinggung mengenai kenaikan iuran Fitron menilai mungkin salah satu solusi untuk menyikapi persoalan defisit. Namun demikian, BPJS Kesehatan harus mempersiapkan dulu design pelayanan yang lebih baik, agar kepercayaan masyarakat juga terjaga.

“Saya memimpikan BPJS Kesehatan dapat memberi pelayanan yang optimal. Program gotong royong ini berjalan ideal. Lalu fokus kita akan bergeser dari kuratif ke promotif dan preventif. Masyarakat sehat dan rumah sakit main sepi program JKN-KIS ini harus menuju ke sana,” tutupnya. (*)