Soal Kompensasi, PLN Diminta Jangan Berdasar Regulasi Teknis

0
77
Seorang petugas PLN mengecek tower sutet, Jumat (9/8)

TANGERANG – Pemberian kompensasi PT PLN (Persero) kepada para pelanggannya disoal sejumlah kalangan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi memandang pemberian kompensasi jangan hanya berdasarkan regulasi teknis yang ada.

“Kompensasi harus berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini,” kata Tulus melalui pres rilisnya.

Kata Tulus, YLKI menyesalkan terjadinya pemadaman listrik secara total di wilayah Jabodetabek, bahkan area Jabar lainnya. “Program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan infrastruktur lainnya,” ungkapnya.

Padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha. Hal tersebut juga menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta bahkan Indonesia. “Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?” ujarnya.

Seperti diketahui, pemadaman listrik massal terjadi sejak Minggu (4/8) hingga Senin (5/8) lalu membuat kerugian besar. Baik bagi PLN sendiri juga untuk masyarakat. PLN berjanji memberikan kompensasi sebagai wujud permintaan maaf kepada konsumen. Adapun besaran kompensasi tersebut sesuai Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Akan ada dua besaran yang diberikan, yakni 20 persen dan 35 persen. Kompensasi yang diberikan sebesar 20 persen dihitung dari biaya rekening minimum (abonemen) untuk tarif non-adjustment (tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik). Kompensasi sebesar 35 persen, dihitung dari biaya rekening minimum (abonemen) untuk tarif adjustment.

Adapun kompensasi ini berupa pemotongan tagihan atau pemberian token. Pengurangan tagihan diperhitungkan dalam tagihan listrik atau pemberian token listrik yang dapat dicek pada bulan berikutnya. Pasalnya, kompensasi ini akan diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tangsel Gusri Efendi mengatakan padam listrik sangat merugikan pelaku usaha. “Soalnya mereka (pengusaha-red) tak memiliki genset,” jelasnya

Sedangkan untuk usaha yang memiliki genset, sambungnya, bisa meminimalisirnya. ”Makanya, kami meminta regulasi pengadaan genset dipermudah jangan dipersulit, kalau bisa ada subsidi,” katanya. “Kalau kejadian pemadaman listrik bisa ada solusinya, jadi pengusaha tetap bisa melayani pelanggannya,” tukasnya. (you/one)