CILEGON — Wakil Walikota Cilegon terpilih Ratu Ati Marliati tidak kunjung dilantik, rupanya ada masalah dalam proses pencalonannya. Senin (20/5) lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan berkas usulan pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon ke Pemprov Banten. Pada hari yang sama, Pemprov Banten mengirimkan surat itu ke Pemerintah Kota Cilegon.

Namun hingga kemarin, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku belum menerima berkas-berkas tersebut. Karena itu, Edi mengaku belum tahu apa isi berkas dan surat yang dilayangkan oleh Kemendagri tersebut, serta apa saja yang harus dilakukan oleh Pemkot Cilegon.

Edi menjelaskan, meski sudah ramai menjadi perbincangan publik, hingga kemarin ia belum tahu apa saja hal yang menghambat proses pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon.

“Katanya sih, harusnya dua orang yang dicalonkan itu (Ratu Ati Marliati dan Reno Yanuar) direkomendasi oleh DPP, tapi bukan satu partai, misalnya Bu Ati Golkar, Reno PDIP, tapi semua koalisi,” ujar Edi di depan ruang kerjanya, Jumat (24/5).

Edi mengaku akan segera melakukan pembahasan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati guna menyikapi persoalan tersebut dan akan bertemu DPRD Kota Cilegon guna melakukan hal yang sama.

Menurut Edi, dalam menyikapi persoalan ini Partai Golkar serta partai koalisi harus pro aktif mengingat seluruh rangkaian proses pemilihan berjalan di dalam internal DPRD Kota Cilegon.

Sementara itu Asda I Kota Cilegon Taufikurohman memastikan Pemkot Cilegon telah menerima surat dan pengembalian berkas usulan pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon dari Pemprov Banten.

Menurutnya, surat dan berkas itu pun sudah diajukan ke meja Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Nanti Walikota menyampaikan ke Dewan, itu kan ranahnya di sana, papar Taufik.

Dari surat dan berkas yang ia baca, persoalan itu muncul karena perbedaan persepsi antara Kemendagri dan DPRD Kota Cilegon. Kemendagri menilai seharusnya pimpinan pusat partai koalisi mengusulkan dua nama, namun yang terjadi dua nama diusulkan terpisah oleh dua partai berbeda. Sebenarnya semua syarat sudah lengkap, tuturnya.

Kata Taufik, dalam surat itu Kemendagri meminta agar kelengkapan berkas itu dipenuhi. Namun hal itu tidak memengaruhi hasil pemungutan suara. “Persoalan kaitan dengan pemilihan sudah selesai, artinya itu mah sudah sah, perbaikan berkas tidak memengaruhi hasil pemilihan,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Gunawan Rusminto mengatakan, selama ini dokumen administrasi yang disampaikan Pemkot Cilegon belum lengkap. Pihaknya sudah sampai tiga kali menyampaikan surat kepada Kemendagri terkait pelantikan calon wakil walikota Cilegon.

Sebelum pansus pemilihan, kami sudah sampaikan tata cara prosedural sesuai UU yang berlaku, terang Gunawan.
Sesuai dengan arahan Gubernur Banten, pihaknya tidak memperlambat proses pelantikan.
Selama ini berkas yang belum lengkap yakni surat dari DPP partai pengusung. Saat ini, baru ada tiga surat dari DPP partai pengusung. Selain itu nama yang diusulkan hanya satu saja. Sementara berdasarkan ketentuan harusnya ada dua nama. Padahal seluruh partai pengusung harus melampirkan surat dari DPP. Yang dikirim ke kami hanya surat dari pengurus di tingkat kota. Berdasarkan ketentuan harusnya dari DPP, ujarnya.

Gunawan mengungkapkan, Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada Gubernur agar pengisian wakil walikota Cilegon ditempuh sesuai mekanisme. Surat dari Kemendagri itu tertanggal 15 Mei lalu. Atas dasar itu, pihaknya kembali melayangkan surat kepada Walikota Cilegon untuk melengkapi berkas tersebut. Kami masih menunggu. Jadi kami tidak sama tidak menghambat, tuturnya. (bam/nna/aas)