Soal Perizinan Ribet, Sekda Banten: Kalau Mejanya Banyak Pasti Tidak Mudah

Sekda Banten Al Muktabar

SERANG – Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov berupaya melakukan langkah percepatan perizinan. Salah satu langkah yang akan ditempuh sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yakni me-review regulasi. Selain itu, dukungan teknologi juga mendukung masyarakat untuk berusaha. Maka, tatap muka antara pegawai dengan pengusaha dapat dibatasi.

Berdasarkan prinsip organisasional, apabila masih terdapat banyak meja di loket perizinan, maka itu belum maksimal memaknai kemudahan. “Kalau mejanya banyak pasti tidak mudah. Mudah itu kalau mejanya sedikit,” ujar Al saat rapat koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi dan Kabupaten Kota di kantor DPMPTSP Banten, KP3B, Rabu (11/9).

Usai membuka rapat koordinasi, Al mengunjungi loket perizinan di lantai dasar kantor DPMPTSP didampingi Kepala DPMPTSP Wahyu Wardhana. Saat mengecek ruangan pelayanan, Al sempat berbicara dengan beberapa pengusaha yang sedang mengurus izin. “Ada enam meja di sini, tidak banyak kan. Artinya mudah,” tutur Al sembari tersenyum.

Al menjelaskan, secara bertahap, agar bisa dilakukan langkah-langkah kolaborasi dan terstruktur supaya proses lebih mudah, cepat, dan sederhana. “Jangan sampai kita sudah capek duluan oleh administratif. Kita harapkan output yang mengarah kepada teknis kemudahan berusaha bisa dimunculkan,” tuturnya.

Namun, lanjut Al, selama ini pemerintah terus berpikir untuk mengundang investor masuk. “Saya justru berpikir untuk merawat yang sudah ada agar tidak kabur. Merawat lebih baik daripada mengejar yang baru,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru Kabupaten Serang Ida Rosida Lutfi yang dimintai tanggapan soal perizinan usaha mengaku, pernah menerima keluhan soal ribetnya mengurus izin usaha di daerah. Lantaran itu, ia mendorong pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat untuk mempermudah perizinan.

Ia berharap, proses perizinan difokuskan pada satu pintu agar pelayanan perizinan bisa lebih cepat. “Jadi, jangan banyak pintu, disatupintukan saja. Terkadang izin di pemerintah pusat mudah, di daerahnya banyak mikir ini itulah,” tukas anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan itu. (nna-zai/alt/ira)