Soal SOTK, Pemprov Banten Akan Diskusi dengan Kemendagri

Ranta Soeharta.
Sekda Banten Ranta Soeharta.

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengaku akan memanggil konsultan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berdiskusi terkait revisi PP 41 yang di dalamnya dibahas terkait perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

“Ia tanggal lima (bulan ini) kita memanggil konsultan Kemendagri ke sini. Yang kita bahas mengenai revisi PP 41, agar benar-benar faham,” papar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta, saat ditemui petang tadi di hotel Le Dian, Rabu (2/3/2016).

Menurut Ranta, dengan adanya revisi PP 41 tersebut, akan ada perubahan SOTK dengan cara pemisahan SKPD tertentu. Misalnya, Kebudayaan akan menjadi SKPD sendiri berpisah dengan Dinas Pariwisata, atau Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang kemungkinan dipisah menjadi Dinas Pendapatan.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, dengan adanya pemisahan tersebut pengelolaan akan lebih fokus.

“Akan fokus menurut saya. Kalau siap atau tidak, saya siap saja kalau nanti Kebudayaan akan dipisah dengan Pariwisata. Kemungkinan berubah di tahun 2017,” ujarnya. (Bayu)