Soal Tunjangan Pejabat Pemkab Pandeglang, Dewan Merasa Dilangkahi

Diakui Tidak Melalui Persetujuan Bersama

PANDEGLANG – Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada para pejabat Pemkab Pandeglang mendapat kritikan sejumlah anggota DPRD Pandeglang.

Lembaga itu mengaku merasa dilangkahi karena keputusan pemberian tambahan penghasilan tersebut tidak berdasarkan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif, yang dibahas dalam satu meja.

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Erin Fabiana mengaku, baru mengetahui tentang adanya pemberian tambahan penghasilan untuk para pejabat tersebut. Kata dia, dalam rapat persetujuan APBD 2018 antara legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu, hanya dibahas mengenai rencana akan diberikannya penambahan penghasilan, tanpa dijelaskan secara terperinci alokasi anggaran yang akan diterima masing-masing pejabat. “TPP sempat dibahas, tapi besarannya tidak tahu, ya enggak dijelaskan. Ya, memang sempat ada pembahasan mengenai penambahan penghasilan itu, tetapi enggak tahu kelanjutannya,” katanya, kemarin.

Erin menegaskan, terkait dengan pemberian tambahan penghasilan pejabat hingga saat ini DPRD tidak pernah diberikan informasi mengenai adanya itu. “Memang jadi adanya penambahan tunjangan? Memang dari mana dana yang akan diberikan untuk para pejabat? Kok kita enggak tahu kalau rencana itu dilanjutkan karena setahu Bapak (menyebut nama dirinya-red) baru sekadar rencana,” katanya

Erin menjelaskan, selama melakukan rapat pembahasan APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018, eksekutif hanya memberikan informasi mengenai alokasi dana belanja tidak langsung, tanpa memerinci akan dipergunakan untuk apa saja dana tersebut. “Kalau yang seperti itu (penambahan penghasilan-red) dari perbup (peraturan bupati) karena yang menetapkan besarannya adalah Bupati. Selama pembahasan BTL (belanja tidak langsung) dengan kami, Pemkab menyampaikannya secara global karena kita tidak diberikan informasi mengenai berapa jumlah pegawai Pemkab,” katanya.

Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Pandeglang Andhi Mukit mengatakan hal serupa. Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengaku baru mengetahui adanya pemberian TPP untuk para pejabat. Menurutnya, selama melakukan pembahasan APBD tahun 2018, tidak pernah disebutkan perincian uang yang akan diterima oleh para pejabat Pemkab. “Baru tahu hari ini, Kang. Mungkin itu (pemberian TPP-red) include (masuk-red) pada pos belanja pegawai berikut tunjangan,” katanya.

Andhi meminta Pemkab segera melakukan evaluasi mengenai tambahan penghasilan yang akan diterima para pejabat karena nilainya sangat besar. “Perlu dievaluasi dan kajian antara besarnya tunjangan yang diberikan terhadap target kinerja, harus berbanding lurus. Yang lebih penting, penambahan besaran anggaran harus dibahas secara matang dan profesional, baik dari regulasi maupun aspek kepatutan. Apalagi, saat ini masuk tahun politik, jangan sampai ada yang memelintir sehingga muncul kegaduhan,” katanya.

Seharusnya, Andhi berpesan, pemberian tunjangan penghasilan itu dilakukan setelah keadaan perekonomian daerah membaik agar kegiatan pembangunan tidak terganggu. “Tambahan penghasilan harus ditunjang dengan kinerja aparatur sebagaimana yang diharapkan (berbasis kinerja sesuai target) dan menyesuaikan dengan kondisi fiskal (keuangan-red) atau kemampuan keuangan daerah. Kalau tahun ini diberikan, saya kira kurang tepat karena kita masih sangat kekurangan anggaran,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, tahun ini Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tunjangan para pejabat mulai dari golongan IV/b sampai golongan II/b. Pengalokasian tunjangan yang mengacu pada SK Bupati Pandeglang Nomor 841/Kep.64-Huk/2018 itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja. (Adib F/RBG)

BAGIKAN