Sri Mulyani: Pemda Betah Parkir Dana Sampai 10 Bulan

0
2574

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan bertahan di atas Rp200 triliun hampir 10 bulan sepanjang 2020. “Untuk pembayaran, kalau kita lihat, simpanan daerah konstan di atas Rp200 triliun dari Maret sampai Desember,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Rabu (27/1).

Baru kemudian, dana tersebut berkurang hingga Rp94 triliun pada akhir tahun 2020. Pada November lalu, dia mengungkapkan, dana pemda di perbankan masih berada di kisaran Rp218,6 triliun. Dengan demikian, belanja daerah lebih terkonsentrasi di bulan Desember.

Di kesempatan berbeda, Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong agar belanja daerah lebih efektif dan produktif. Adapun, pada akhir Desember 2020, dana pemda yang masih mengendap di perbankan sebesar Rp93,96 triliun, turun 7,4 persen (year on year/yoy) dari periode yang sama pada 2019.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta pemda untuk segera melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu untuk menghindari penumpukan pada akhir tahun anggaran.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 berdampak bukan hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Hudori dalam keterangan resmi, Rabu (21/1).

Proyeksi Kementerian Keuangan, jelas Hudori, ekonomi Indonesia akan membaik pada 2021 pada kisaran 4,5-5,5%. Untuk mencapai proyeksi tersebut butuh dorongan kebijakan pemerintah yang baik, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Dia menambahkan, selain dukungan APBN dan APBD, investasi dari dalam negeri dan luar negeri harus terus didorong. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I/2021.

Hudori pun meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi itu, katanya, perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Menurutnya, sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD. Tetapi, juga bagaimana cara pemda memperkuat iklim investasi daerah. Dengan demikian, daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tambahnya. (bisnis/don)