SSB di Kota Cilegon Pertanyakan Legalitas Kepengurusan Askot PSSI

PSSI Kota Cilegon
Ketua SSB Tunas Harapan Munif (kiri) dan Sekretaris Umum SSB Duta Junior Budi Permana menunjukkan SK Kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang telah berakhir tahun 2014. (Foto: Andre AP)

CILEGON – Beberapa sekolah sepak bola (SSB) yang menjadi anggota resmi Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Cilegon mempertanyakan legalitas kepengurusan induk organisasinya. Mereka menilai masa kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang diketuai Edi Ariadi sudah demisioner.

Sekretaris Umum SSB Duta Junior Budi Permana mengatakan, pihaknya memiliki salinan surat keputusan (SK) kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang telah berakhir tahun 2014. “Di sini jelas tertulis bahwa kepengurusan PSSI Cilegon hanya berlaku empat tahun dari 2010 hingga 2014. Semenjak berakhirnya masa kepengurusan tersebut, PSSI Cilegon tidak pernah menggelar kongres untuk memilih ketua yang baru. Itu berarti kepengurusan PSSI Cilegon saat ini tidak jelas. Kami menilai kepengurusan sekarang abu-abu,” kata Budi kepada Radar Banten sambil memperlihatkan salinan SK, Sabtu (2/1/2016).

Budi menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang nantinya akan terpilih menjadi ketua baru. Yang terpenting, sosok ketua baru nanti berkomitmen untuk memajukan persepakbolaan Cilegon. “Kami melihat roda organisasi PSSI Kota Serang berjalan dengan baik. Mereka terbuka dan setelah masa kepengurusan demisioner, pengurus langsung menggelar kongres. Kami ingin PSSI Cilegon seperti itu juga, transparan dan terbuka. Silakan saja siapa yang mau menjadi ketua, yang penting memiliki misi dan visi memajukan sepak bola Cilegon menuju lebih baik lagi ke depannya,” imbuhnya.

Ia menilai, PSSI memiliki aturan yang telah tertuang dalam Statuta PSSI sebagai acuan menjalankan organisasi yang sehat. “Kita tidak bisa melanggar statuta, bisa-bisa PSSI Cilegon dibekukan dan dilarang mengikuti semua kompetisi resmi. Pemilihan ketua juga sudah diatur dalam statuta. Tidak bisa main tunjuk saja, harus melalui kongres resmi,” tegas Budi.

Senada dikatakan Ketua SSB Tunas Harapan Munif. Ia menyatakan, PSSI Cilegon harus segera menggelar kongres untuk memilih ketua dan kepengurusan baru. “Kami bingung karena induk organisasi tidak jelas. Kami ingin kepengurusan yang terbuka dan transparan agar sepak bola Cilegon semakin maju. Tidak masalah siapa saja yang memimpin nanti, yang penting legalitasnya diakui Asprov PSSI Banten,” ucapnya.

Statuta PSSI harus diikuti agar terhindar dari sanksi. “Sayang kan kalau sampai terkena sanksi. Apalagi, kita sudah punya tim profesional seperti Cilegon United (CU). Kalau sampai menabrak statuta, bisa-bisa PSSI Cilegon dibekukan dan CU pastinya dilarang ikut kompetisi. CU harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan agar ke depan bisa mengharumkan Cilegon di level nasional. Di sepak bola level nasional saat ini, Cilegon sudah dikenal. Itu karena torehan berbagai prestasi yang diraih CU. Jangan sampai sepak bola Cilegon tenggelam lagi. Untuk itu, kongres harus segera digelar,” ujarnya. (RB/dre/air/dwi)