Standar Layanan Publik di Banten Masuk Zona Merah

0
882 views
Kepala ORI Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo.

SERANG – Tingkat standar pelayanan publik di Provinsi Banten masih masuk dalam zona merah. Hal tersebut berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Menurut Kepala ORI Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo, survei tersebut dilakukan per tahun dengan landasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, pada bab VII terdapat tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan. “Indikatornya, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana, prasarana, dan yang lainnya,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (15/12).

Ia mengatakan, hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun ini masuk dalam kategori zona merah dengan persentase penilaian 49,93 persen. Hasil tersebut menunjukkan tingkat standar pelayanan di Banten masih dalam kategori buruk. “Kalau di bawah 51 persen buruk atau zona merah, di atas 51 sampai 80 persen zona kuning, 81 sampai 100 persen zona hijau,” jelasnya.

Ia menuturkan, dari hasil tersebut diketahui bahwa pelayanan publik di Banten masih stagnan atau tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Hasil survei di tahun 2015 juga dalam kategori zona merah. Sekarang juga sama, jadi tidak ada perubahan,” katanya.

Bambang menuturkan, survei tersebut dilakukan kepada sembilan SKPD di Provinsi Banten dengan 42 produk layanan yang dinilai. Kesembilan SKPD tersebut, yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Sumber Daya Air dan Perumahan (SDAP).

Dari hasil survei tersebut, kata dia, delapan SKPD di antaranya mendapatkan nilai kepatuhan standar layanan publik dengan kategori zona merah. Sementara, satu di antaranya mendapatkan predikat kategori zona kuning. “BPTPM nilainya paling tinggi dengan kategori zona kuning, selebihnya masuk kategori zona merah,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, ORI juga melakukan survei kepada lima kota dan kabupaten di Provinsi Banten. “Kota Serang dengan Kabupaten Serang masuk dalam zona merah. Kalau Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan zona kuning,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari hasil survei tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada Plt Gubernur Banten agar dapat dievaluasi untuk menjadi lebih baik. Soalnya, pelayanan publik yang masih buruk tersebut akan berdampak kepada pembangunan daerah. “Kami berharap pemimpin daerah selanjutnya dapat mengutamakan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, ORI mengumumkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Hasil survei tersebut diumumkan ORI di kantornya di Jakarta pada 7 Desember 2016. (Rozak/Radar Banten)