Standar Operasional Prosedur SKPD dan Kecamatan di Kota Cilegon Dibenahi

Didin S Maulana
Kabag Organisasi Pemkot Cilegon, Didin S Maulana.

CILEGON – Sebanyak 700 standar operasional prosedur (SOP) dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diinventarisir dan distandarkan. Selama dua hari, seluruh SKPD dan Kecamatan di Kota Cilegon diberikan pembekalan untuk penyusunan SOP hingga tahun 2018 nanti, Rabu (1/6).

Kabag Organisasi Pemkot Cilegon, Didin S Maulana mengatakan, peserta yang hadir dalam workshop penyusunan SOP-AP (Administrasi Pemerintahan) adalah seluruh SKPD dan Camat di Kota Cilegon. “Semua kegiatan harus distandarkan. Misalnya ada hibah, itu kan ada tahapan proposal,” ujar Didin.

Dijelaskan Didin, dari sebanyak 36 SKPD, masih terdapat diantaranya SKPD yang belum melakukan penyusunan SOP.

“Ini kita undang agar semua SKPD mengerti SOP seperti surat masuk, surat keluar itu harus diposisikan kemana. Semua SKPD sudah kita monitoring, dan sebagian ada yang sudah membuat tapi tidak ditetapkan dan ada yang sudah ditetapkan tapi belum dilaksanakan, hanya menjadi dokumen saja,” katanya.

Lebih lanjut, Didin menargetkan untuk mencapai penyusunan SOP ini, minimal akan tercapai hingga tahun 2018 nanti. “Kalau tidak tercapai ya berarti kinerja saya rendah. Tidak tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Organisasi Pemkot Cilegon, Muhammad Ali Irfan mengatakan, SOP sangat penting di dalam suatu pemerintahan dalam rangka memberikan keefektifan dan persamaan persepsi.

“Ini peraturan dari tahun 2012, tapi baru diefektifkan saat ini. Standar SOP ada dua dari Kemendagri dan KemenPAN-RB. Taget 2018 selesai dan minimal di setiap SKPD ada 20 SOP,” ujarnya. (Riko)