Status Tahanan Kota Kadinkes Banten Disoal

SERANG – Pengalihan status tahanan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo dari tahanan rutan menjadi tahanan kota disoal. Sebab, tersangka dugaan korupsi pengadaan genset RSUD Banten itu berpeluang merekayasa kasus yang membelitnya agar bisa lepas dari jerat hukum.

“Kita tentu mempertanyakan alasan status tahanan kota para tersangka. Ada jaminan tidak bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” kata Koordinator Banten Bersih Gufroni kepada Radar Banten, Selasa (4/9).

Status tahanan Sigit Wardojo dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota, Jumat (31/8). Selain Sigit, penahanan Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi selaku pemenang lelang dan staf RSUD Banten M Adit Hirda dialihkan menjadi tahanan kota.

“Kami melihat perpindahan status itu tidak perlu karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Apalagi, tersangka adalah kepala dinas yang mempunyai pengaruh,” beber Gufroni.

Gufroni meminta supaya penuntut umum Kejari Serang menahan kembali ketiga tersangka dugaan korupsi senilai Rp2,2 miliar itu. Sebab, tersangka dapat menggunakan kebebasannya memengaruhi atau mengatur keterangan saksi. “Pengalaman yang ada, mereka yang menjadi tahanan kota masih bisa leluasa untuk melakukan upaya penghilangan barang bukti dan merekayasa kasusnya agar bisa lepas dari jerat hukum, manakala dibawa ke pengadilan,” ungkap Gufroni.

Dugaan korupsi itu bermula dari mark-up (penggelembungan harga) genset. Belasan saksi dan ahli telah diperiksa penyidik. Beberapa dokumen disita sebagai barang bukti dari ruang direksi RSUD Banten dan kantor CV Megah Teknik di Jalan Palima, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Sesuai audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan genset itu mencapai Rp631 juta.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penuntut (Kasi Tut) Kejati Banten Eka Nugraha mengaku, pengalihan status tahanan itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya, jaminan keluarga tersangka bahwa tersangka tidak kabur dan barang bukti telah disita penyidik. “Bila nanti ada saksi tiba-tiba mengubah keterangan, tentu harus memiliki alasan yang sah,” beber Eka. (Merwanda/RBG)