Subadri Tanggalkan Golkar, PPP Siap Tampung

0
123

SERANG – DPD Partai Golkar Kota Serang akan menggelar rapat pleno pekan depan khusus membahas nasib Subadri Usuludin. Pleno akan memutuskan masa depan Subadri sebagai Ketua DPD Harian Kota Serang.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana mengatakan, rapat pleno akan dilaksanakan secepatnya. “Karena ini sudah di luar peraturan partai (Subadri maju sebagai bakal calon walikota Serang dari PPP-red), jadi DPD harus melaksanakan peraturan partai tersebut,” tegas Ria kepada Radar Banten, Jumat (29/9).

Padahal, Partai Golkar sudah merekomendasikan Vera Nurlaela Jaman sebagai bakal calon walikota Serang periode 2018-2023. Ria mengatakan, apabila DPD tidak melaksanakan pleno maka DPD yang salah. Namun, keputusan tetap ada di tangan DPP. DPD hanya mengirimkan hasil pleno yang sudah dilakukan.

Kata dia, pleno itu akan menghadirkan para pengurus DPD Partai Golkar Kota Serang. Apabila dibutuhkan, Subadri juga akan dipanggil. “Untuk yang awal tidak dipanggil. Nanti ada saatnya beliau (Subadri-red) akan dipanggil. Mudah-mudahan bisa hadir,” ujarnya.

Nanti, tambah Ria, pihaknya akan melihat hasil rapat pleno pertama apakah perlu ada pleno yang melibatkan Subadri atau tidak. “Sebenarnya gini, beliau (Subadri-red) kan sudah diusung PPP. Kalau dilihat dari peraturan, itu sudah salah dan seharusnya beliau sudah meninggalkan semua yang berkaitan dengan Golkar. Beda halnya dengan koalisi,” terang Ria.

Terpisah, Subadri mengatakan, hingga saat ini ia masih kader Golkar. Ia sama sekali belum berpikir apalagi mempunyai niatan untuk pindah dari Partai Golkar. Meskipun ia sudah diusung PPP, tetapi bukan berarti ia kader PPP. “Saya dengan PPP tidak ada perjanjian untuk menjadi kader PPP. Deklarasi itu hanya terkait pilkada saja. Per hari ini, saya masih kader Golkar,” tegas Subadri.

Ia mengaku akan hadir apabila diminta DPD Partai Golkar Kota Serang untuk hadir dalam rapat pleno. “Insya Allah kalau ada waktu, saya akan datang. Apalagi, Golkar masih partai saya,” ujarnya.

Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons pemecatan status keanggotaan Subadri Usuludin dari Partai Golkar. Partai berlambang Kakbah ini menyatakan siap untuk menampung Badri.

Ancaman pemecatan Golkar itu menyusul tidak fatsunnya Badri terhadap keputusan partai beringin yang mencalonkan Vera Nurlaela Jaman sebagai bakal calon walikota Serang. Bukannya mendukung keputusan partai yang membawanya menduduki Ketua DPRD Kota Serang, Badri malah mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Ibukota Banten melalui PPP.

Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan mengatakan, memilih dan dipilih sudah menjadi hak asasi setiap manusia. “PPP sangat menghormati hak itu. Kalau Badri memutuskan untuk seterusnya di PPP, tentu kita harus menerimanya. Itu wajib,” katanya saat dihubungi Radar Banten via sambungan telepon seluler, Jumat (29/9).

Sebagai partai yang memberikan kepercayaan kepada Badri dalam bursa kepemimpinan di Kota Serang, Agus mengatakan siap menerima Badri sebagai bagian dari keluarga besar PPP. “Ini kan baru kita usung, belum ada tindakan hukum tahapan lain. Misalnya Badri dipecat dan memutuskan bergabung di rumah besar umat Islam pasti kita terima,” katanya.

Meski keputusan PPP mendukung Badri memicu perseteruan dengan Golkar, Agus menilai tidak akan berpengaruh negatif terhadap suara Badri. Ia justru meyakini suara Badri menjadi meningkat. “Misalnya ada 100 persen suara Golkar, Badri memiliki 20 persen, ditambah dengan 40 persen dari PPP. Kan Badri tidak kehilangan suara dari Golkar karena pribadinya, saya meyakini justru bertambah dari suara PPP,” katanya.

Terpisah, pengamat politik Untirta, Leo Agustino menilai, dukung-mendukung dalam dunia politik seharusnya menjadi hal yang wajar. Namun, perlu diingat bahwa masing-masing partai punya aturan main sendiri.

Partai yang baik, menurut pandangan Leo, adalah partai yang bisa menghadirkan kader terbaiknya untuk turut bersaing dalam kontestasi politik seperti pilkada. Di sisi lain, apabila ada partai yang mendukung kader dari partai lain maka kader dari partai lain itu seharusnya diapresiasi.

“Dalam kasus Pak Subadri agak berbeda memang. Sebab Golkar berharap kader beserta pendukung di bawahnya mendukung Bu Vera dalam pilkada tahun depan. Sebab kita tahu suara Pak Subadri cukup tinggi pada pemilu kemarin,” kata Leo.

Leo melanjutkan, jika Subadri didukung oleh PPP maka ada kemungkinan suara Golkar menjadi tidak solid, dan itu menguntungkan partai dan calon lain. “Ini yang sedang dikonsolidasikan oleh Golkar melalui keputusannya minggu depan,” tuturnya.

Menurut hemat Leo, tindakan Golkar sangat wajar dalam menjaga pundi suara mereka dari Subadri dan pendukungnya. “Apakah diberi sanksi atau dikeluarkan dari partai? Semua itu hal prerogatif Golkar. Layak ditunggu keputusan Golkar pekan depan,” tutup Leo. (Rostinah-Supriyono/RBG)