Sulfindo Adiusaha Terbukti Serobot Lahan Warga

0
358 views
Ketua Majelis Hakim Popop Rizanta Tirtakoesoemah saat membacakan putusan perdata terhadap tergugat PT Sulfindo Adiusaha di PN Serang, Selasa (6/10).

SERANG – PT Sulfindo Adiusaha (SA) dinyatakan terbukti menyerobot lahan milik Asmansyah warga di Kampung Pengoreng, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang. Perusahaan yang bergerak di bidang kimia tersebut juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki lahan seluas 4.740 meter persegi.

Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (6/10) siang. Ketua Majelis Hakim Popop Rizanta Tirtakoesoemah dalam putusannya menyatakan lahan yang menjadi obyek sengeketa dalam perkara quo belum pernah diperjualbelikan oleh ahli waris. “Majelis berpendapat tanah tersebut masih boedel atau belum dibagi waris,” kata Popop saat membacakan putusan.

Menurut majelis hakim, tergugat PT SA tidak dapat memberikan alat bukti yang menyatakan pembelian lahan telah berdasarkan persetujuan ahli waris. Sedangkan terkait alat bukti berupa transaksi jual beli dalam kwitansi yang ditandatangani oleh paman Asmanyah, yakni almarhum Rusdi adalah rekayasa. Sebab, menurut majelis hakim tandatangan Rusdi tersebut berbeda dengan yang ada di KTP.

Oleh karena itu, HGB dengan surat pengakuan hak (SPH) Nomor: 594.4/55/SPH/IX/08 tertanggal 25 September 2008 dinilai cacat hukum. “(HGB-red) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Popop dalam sidang yang dihadiri kuasa hukum penggugat Hadi Haerul Hadi dan kuasa hukum dari PT SA.

Popop mengatakan, saksi yang dihadirkan tergugat PT SA yang tidak lain adalah karyawannya sendiri dinilai tidak netral. Saksi yang dihadirkan tersebut kata dia tidak mengetahui persoalan sebenarnya. “Kesaksiannya tidak sempurna sehingga harus ditolak,” kata Popop.

Akibat penyerobotan lahan tersebut membuat penggugat mengalami kerugian Rp2,370 miliar. Jumlah tersebut dihitung dari pendapatan dari tanah selama satu bulan sebesar Rp50 juta dikalikan 108 bulan dalam penguasaan perusahaan. “Menghukum tergugat (PT SA-red) membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan senilai Rp2 miliar,” kata Popop.

Popop mengatakan, oleh karena obyek sengketa tanah dalam quo tersebut dinyatakan milik penggugat, maka PT SA harus mengembalikan atau menyerahkannya. “Menyatakan pengusaan tanah obyek quo oleh tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum. Menyatakan obyek perkara merupakan harta milik penggugat,” tutur Popop.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir kepada kedua belah pihak. Kuasa hukum PT SA, tidak memberikan tanggapan apapun terhadap putusan tersebut. Namun demikian, Popop selaku ketua majelis dalam perkara tersebut mengarahkan agar penyelesaian perkara secara kekeluargaan. “Semoga ini bisa diselesaikan secara kekeluargan,” tutur Popop usai persidangan.

Seperti diketahui, penyerobotan lahan tersebut diketahui ahli waris pada 2010 lalu. Ketika itu, tanah milik Asmansyah yang merupakan ahli waris dari almarhumah Ainah dipagar oleh PT SA. Pemagaran tersebut dilakukan oleh kontraktor bernama Oyib Toyib dan Dulatif. Mei 2019 pihak PT SA melanjutkan kembali pemagaran tanpa pemberitahuan kepada Asmansyah dan keluarganya. Pemagaran tanah tersebut dilakukan PT SA karena telah memperoleh HGB dengan surat pengakuan hak (SPH) Nomor: 594.4/55/SPH/IX/08 tertanggal 25 September 2008.

Dasar timbulnya HGB tersebut adalah transaksi jual beli yang ditandatangani oleh paman Asmansyah, almarhum Rusdi. Asmansyah yang meyakini tandatangan pamannya tersebut dipalsukan lantas melayangkan gugatan perdata ke PN Serang.

Penyerobotan lahan tersebut diakui Asmansyah melalui kuasa hukumnya yang lain, Ipul Syaifullah telah meratakan bukit. Bukit yang berada di tanah milik Asmansyah tersebut kaya akan bebatuan komersil. Pihak perusahaan dituding telah mengambil keuntungan tanpa ganti rugi atas eksploitasi tambang tersebut.

Akibat penyerobotan lahan, Asmansyah menggugat total kerugian Rp7,770 miliar. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan laba dari penghasilan tanah dan nilai tanah. “Lahan tersebut menghasilkan laba bersih Rp50 juta perbulan, kita kalikan saja selama 108 bulan dalam penguasaan perusahaan,” tutur Ipul beberapa waktu yang lalu. (Fahmi Sa’i)