Swasta Tolak Penambahan Rombel Sekolah Negeri

Pengurus AKSES saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, menyampaikan penolakan penambahan rombel di sekolah negeri, di ruang rapat Komisi V, Kamis (9/7).

SERANG – Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSES) Provinsi Banten menolak adanya penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK Negeri. Sebab bila rombel ditambah, sekolah swasta terancam tidak memiliki siswa baru.

Hal itu terungkap saat pengurus AKSES bersama Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kota Serang melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, Kamis (9/7).

Ketua AKSES Banten, HM Zaenudin mengungkapkan, sejak pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) tahun 2017, belum pernah ada kebijakan Pemprov Banten yang berpihak pada sekolah swasta. Padahal, keberadaan sekolah swasta kontribusinya sudah nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan. “Tapi dalam tiga tahun terakhir, banyak SMA/SMK swasta yang tutup lantaran tidak mendapatkan siswa baru,” ujarnya.

Agar tidak semakin banyak SMA/SMK yang tutup, lanjut Zaenudin, AKSES dengan tegas menolak penambahan rombongan belajar di SMA/SMK Negeri se- Banten. “Kan aturan rombel sudah jelas, dalam satu kelas paling banyak 36 siswa, dan setiap angkatan paling banyak 12 kelas. Tapi faktanya di sekolah negeri ada yang 40 siswa bahkan lebih per kelasnya. Bahkan ada yang sarananya cuma bisa menampung delapan hingga 10 kelas dipaksakan menampung siswa untuk 12 kelas,” bebernya.

Oleh karena itu, AKSES meminta DPRD Banten melalui Komisi V yang membidangi pendidikan, turun tangan dalam persoalan rombel di sekolah negeri. “Kalau rombel di sekolah negeri dibebaskan tanpa aturan, sekolah swasta yang jadi korban,” tutur Zaenudin.

Ia menegaskan, masyarakat di delapan kabupaten/kota sudah pasti memilih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, lantaran gratis dan tenaga pendidiknya hampir semuanya ASN.

“Kalau pilihannya soal kualitas, sekolah swasta masih bisa bersaing. Ini kan pilihannya soal biaya, ya siapa pun pasti milih yang terjangkau dan berkualitas. Sebab sekolah di swasta yang berkualitas butuh biaya tinggi,” tegasnya.

Selain menolak penambahan rombel, Zaenudin juga menyampaikan tiga aspirasi pengurus AKSES Banten. Pertama, terkait program PPDB tingkat SMA/SMK, agar tiap tahun tidak menimbulkan masalah. Pihaknya mendorong agar ada perda yang mengatur PPDB disesuaikan dengan aturan pusat. Kedua, terkait insentif guru dari provinsi. Padahal sebelum SMA/SMK diambil alih Pemprov Banten, Pemkab/Pemkot memberikan insentif untuk guru di sekolah swasta sebesar Rp600 ribu/bulan. Ketiga, terkait dana Bosda, Pemprov Banten diminta lebih adil terhadap sekolah swasta. Saat ini Bosda di sekolah negeri mencapai Rp3,8 juta/siswa, sementara di sekolah swasta hanya Rp500 ribu/siswa. “Kami mohon DPRD Banten memperjuangkan aspirasi kami, sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Banten,” pinta Zaenudin.

Wakil Ketua AKSES Banten Hasanudin menambahkan, pihaknya menyadari keterbatasan anggaran Pemprov. Namun itu bukan alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap sekolah swasta.

“Soal Bosda, kami berharap provinsi menambahnya. Idealnya dana bosda untuk siswa SMA/SMK swasta Rp2 juta, kalau pun itu juga tidak bisa, ya minimal Rp1 juta/siswa,” ungkapnya,

Memang, lanjut dia, SMA swasta juga mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN sebesar Rp1,4 juta, sama dengan yang diterima SMA negeri. “Total dana BOS dan bosda Rp1,9 juta per siswa, tidak cukup untuk membiayai honor guru,” lirihnya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Serang, Ali Subhan mengatakan, perhatian Pemprov Banten pada sekolah swasta selama ini sangat minim. Akibatnya, sekolah swasta tidak mampu bersaing dengan sekolah negeri.

Dengan dana Bosda yang sangat kecil, sekolah swasta tidak bisa bergerak bebas. Terlebih saat sekolah harus libur akibat masa pandemi Covid-19 swasta nyaris tidak dapat menggaji guru honorer, yang besarannya hanya sekitar Rp700 ribu. “Apalagi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri gratis, karena ada anggarannya, dengan demikian berpengaruh pada sekolah swasta,” katanya.

Akibat perlakuan yang tidak adil ini, kata Ali Subhan, banyak sekolah swasta yang tutup di Banten, seperti SMK Prisma, SMK Bakti Medika, dan SMK Intelegensia. Bahkan SMK Widia Husada kini siswanya hanya sekitar 16 orang. “Seharusnya Pemprov Banten juga menghidupkan sekolah swasta. Jumlah rombel di sekolah negeri dibatasi sesuai aturan, sehingga swasta pun mendapatkan siswa baru,” urainya.

Menanggapi aspirasi AKSES Banten, juru bicara Komisi V Furtasan Ali Yusuf mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya sekolah swasta yang sudah tutup. Ia pun berjanji akan memperjuangkan hak-hak sekolah swasta. “Soal penambahan rombel di sekolah negeri, saya pribadi juga menolaknya. Bahkan saya lebih dari itu. Menolak Pemprov membangun SMA/SMK Negeri yang baru. Sebaiknya pemprov memberdayakan dan memajukan SMA/SMK yang sudah ada,” ujarnya.

Politikus NasDem ini memaparkan, bukan rahasia umum bila jumlah rombel di sekolah negeri mayoritas lebih dari 36 siswa/kelas.

“Kalau mau buka-bukaan ya memang kenyataannya begitu. Bahkan siswa di sekolah swasta bisa pindah ke sekolah negeri di semester II. Ini jelas merugikan sekolah swasta yang justru per kelasnya bahkan ada yang di bawah 20 siswa,” tegasnya.

Terkait minimnya dana Bosda untuk sekolah swasta, Furtasan mengaku akan memperjuangkannya agar Pemprov menambah alokasinya. “Memang adil itu bukan harus rata, tapi masa iya Pemprov tidak bisa menambahnya hingga Rp1 juta/siswa, demi kemajuan pendidikan kita,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V, Yeremia Mendrofa mengungkapkan, pihaknya telah menyusun raperda tentang penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di Banten sejak tahun 2019. Namun saat ini masih diproses di Biro Hukum. “Kita harus akui, kalau tidak ada sekolah swasta, pasti banyak anak yang tidak sekolah karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Kita akan sampaikan aspirasi asosiasi kepala SMA swasta ini kepada Pemprov Banten, sambil menunggu raperda penyelenggaraan pendidikan ada kejelasan,” ungkapnya.

Pemprov Banten, lanjut Yeremia, memiliki keterbatasan untuk membangun sekolah negeri di semua kecamatan, sehingga program pendidikan mengandalkan sekolah swasta. “Mestinya pemprov berterima kasih, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap sekolah swasta,” tegasnya.

BELUM MERATA

Terpisah, Plt Kepala Dindikbud Banten, M Yusuf membenarkan bila jumlah SMA/SMK Negeri belum ada di semua kecamatan yang ada di Banten. Saat ini jumlah SMA Negeri ada 151 sekolah dan SMK Negeri 81 sekolah.

“Kami juga ingin sekolah swasta bisa beriringan dengan sekolah negeri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun animo orangtua dan calon siswa yang mendaftar ke sekolah negeri, mendorong kami untuk menerima mereka dengan berbagai alasan,” kata Yusuf saat dikonfirmasi Radar Banten.

Sebagai informasi, lanjut Yusuf, lulusan SMP dan MTs tahun ini sekira 186 ribu orang. Yang daftar ke SMA/SMK negeri mencapai 120 ribu orang. Itu artinya ada 66 ribu calon siswa yang berpeluang ke SMA/SMK swasta dan MAN. Asumsi lain, mungkin ada juga yang tidaknlanjut dengan berbagai alasan. “SMAN dan SMKN hanya mampu menampung sekira 70 ribu siswa baru. Berarti yang tidak lolos seleksi bisa mendaftar ke sekolah swasta yang ada,” bebernya.

Terkait penambahan rombel, Yusuf mengatakan, kebijakan itu sangat tergantung pada jumlah kelulusan SMP/MTs setiap tahun yang terus meningkat. Masing masing sekolah sudah memprediksi rencana jumlah siswa sesuai kelulusan SMP dan MTs di sekitar sekolahnya. “Ternyata animo orangtua siswa sangat berharap lbisa menyekolahkan anaknya pada sekolah negeri. Saya tidak hafal rasio penambahan rombel per kelasnya, sebab itu sangat teknis. Yang jelas penambahan rombel dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang di keluarkan oleh Kemendikbud,” tegasnya. (den/air)