Syarat Interpelasi Terpenuhi

Politisi Gerindra Dukung Interpelasi

SERANG – DPRD Banten tinggal selangkah lagi menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten terkait nasib Bank Banten. Itu lantaran syarat pengajuan hak interpelasi sudah terpenuhi.

Dari 85 anggota DPRD Banten, 15 anggota Dewan telah menandatangani dokumen pengajuan hak interpelasi yang digagas Fraksi PDIP.

Berdasarkan tata tertib (Tatib) DPRD Banten, hak interpelasi bisa dilakukan dengan minimal suara 15 anggota DPRD dari dua fraksi yang ada. Setelah dokumen interpelasi memenuhi persyaratan, kemudian diajukan ke pimpinan Dewan. Selanjutnya pimpinan dewan akan berkordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan dalam rapat paripurna yang akan dihadiri Gubernur Banten. Syarat hak interpelasi berikutnya adalah, interpelasi harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota DPRD Banten melalui paripurna.

Hingga kemarin, 15 anggota Dewan yang telah membubuhkan tandatangan berasal dari tiga fraksi yang berbeda. Sebanyak 13 orang merupakan anggota Fraksi PDIP, satu politisi PSI dan satu lagi politisi Gerindra.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, ada 20 anggota Dewan yang telah menyatakan dukungannya terkait interpelasi. Namun yang resmi menandatangani dokumen interpelasi hanya 15 orang. Yang terakhir tandatangan adalah politisi Gerindra Ade Hidayat.

Ade merupakan Wakil Ketua Komisi III yang selama ini paling lantang menyuarakan penolakan terhadap pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb.

Usai menandatangani dokumen pengajuan interpelasi disaksikan langsung Ketua Fraksi PDIP Muhlis, Ade Hidayat mengaku, keputusannya mendukung interpelasi sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD Banten. Ia menegaskan, interpelasi merupakan hak melekat pada setiap anggota Dewan. Hak ini bisa digunakan apabila terdapat kebijakan yang dirasa membutuhkan keterangan lebih jelas dari Gubernur. Langkah ini pun dianggap pas untuk membedah kebijakan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke bjb.

“Ini langkah normatif yang dilakukan, saya atas nama pribadi sebagai anggota DPRD Banten harus bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD sehingga semuanya jelas,” kata Ade kepada wartawan di DPRD Banten, Selasa (2/6).

Pria yang akrab disapa Ahi ini melanjutkan, keputusan gubernur memindahkan RKUD telah menimbulkan polemik. Sementara penjelasan yang utuh dan menyeluruh belum disampaikan. “Maka salah satu jalan untuk mengetahuinya yaitu dengan interpelasi. Saya pikir interpelasi merupakan langkah biasa diajukan oleh DPRD. Bertanya kepada kepala daerah untuk mendapatkan jawaban utuh,” tegasnya.

Ahi yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak ini berharap, dokumen pengajuan interpelasi secepatnya disampaikan ke pimpinan Dewan untuk segera ditindaklanjuti.

“Persyaratan untuk mengajukan hak interpelasi sudah terpenuhi, kami berharap dapat dukungan dari mayoritas anggota DPRD Banten,” ujarnya.

Langkah Ade Hidayat ini mendapat dukungan dari Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J Mahesa. Desmond mengaku mempersilakan siapa pun anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra mendukung interpelasi. Karena itu merupakan hak tiap anggota. Namun, disinggung soal sikap fraksi secara keseluruhan, pihaknya mengaku masih mengkaji. “Silakan saja, Ade Hidayat atau siapapun itu punya hak untuk mendukung (interpelasi). Tapi untuk sikap fraksi saya masih menunggu hasil kajian. Kalau selama nanti hasil kajian bahwa merger ini merugikan masyarakat Banten kita akan dukung interpelasi terhadap Gubernur. Tapi kalau sebaliknya, kita juga harus menyatakan untuk mendukung Gubernur. Yang pasti kita berpihak terhadap kepentingan masyarakat Banten,” paparnya. 

APRESIASI

Sementara Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengapresiasi keputusan Ade Hidayat yang mendukung pengajuan interpelasi, sehingga pengusul hak interpelasi sudah ada 15 anggota Dewan.

“Alhamdulillah sudah ada 15 tandatangan, Bu Maretta Dian dari PSI dan Pak Ade Hidayat dari Gerindra melengkapi 13 tandatangan anggota Fraksi PDIP,” tuturnya.

Kendati sudah memenuhi persyaratan, tapi Muhlis mengaku pihaknya tidak akan terburu-buru mengajukan hak interpelasi ke meja pimpinan Dewan. “Kami masih akan menunggu dukungan dari anggota Dewan lainnya, semakin banyak semakin baik. Pengajuan interpelasi bisa dilakukan pekan depan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni menyatakan, dirinya akan menindaklanjuti usulan interpelasi bila sudah sampai ke mejanya.

“Kami siap menindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam tatib DPRD terkait penggunaan interpelasi,” ungkapnya.

LANGKAH TEPAT

Usulan hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PDIP dianggap Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada merupakan hal yang tepat.

“Inisatif fraksi PDIP beserta dua anggota Dewan dari fraksi lain yang menggulirkan penggunaan hak interpelasi itu merupakan langkah tepat. Kita harus apresiasi. Sebab tujuannya jelas, untuk mendapatkan penjelasan dari Gubernur secara komprehensif terkait pemindahan RKUD,” ujarnya.

Uday melanjutkan, poin penting yang harus digaris bawahi adalah bahwa penggunaan hak interpelasi itu jangan dimaknai sebagai upaya pemakzulan, melainkan untuk mengetahui argumentasi Gubernur atas pemindahan RKUD dan merger BB ke Bank bjb.

“Karena itu, inilah salah satu kesempatan bagi fraksi lain atau para anggota DPRD yg terhormat lainnya untuk turut menunjukkan eksistensinya kepada rakyat,” tegasnya.

Uday pun mendorong agar dokumen interpelasi segera diajukan ke pimpinan Dewan. “Syarat administratif sudah cukup. Tinggal diregister. Dari sana akan bergulir. Masa untuk sekedar minta penjelasan ke Gubernur saja, anggota dewan gak berani,” pungkas Uday. (den/air)