SERANG – Nilai investasi di Kota Serang selama Tahun 2014 mencapai Rp2,78 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditentukan sebesar Rp2,6 triliun.

“Pencapaian investasi itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 2.244 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.507 orang. Selain itu, ada pula lima Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di Kota Serang. Adapun capaian terbesar dari retribusi tersebut bersumber dari retribusi IMB (Ijin Membangun Bangunan-red), HO (Ijin Gangguan-red), dan Ijin Pemakaian Tanah Milik Negara dan utilitas kekayan milik daerah,” ungkap Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang Ahmad Yani kepada wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1/2015)

Dikatakan Yani, sektor usaha yang meliputi perdagangan dan jasa masih menyumbang investasi yang utama. Meski begitu, adapula investasi dari bidang industri dan perumahan yang saat ini cukup mendominasi di Kota Serang. “Realisasi investasi tahun 2014 juga meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013 yang menyentuh di angka 2.63 Triliun, dengan serapan tenaga kerja sebnyak 9.148 orang,” kata Yani.

Selanjutnya Yani mengungkapkan, ada pengurangan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun 2014 karena PMA yang berinvestasi belum beroperasi. “Target tahun ini meningkat jadi Rp3,18 triliun. Tetapi BPTPM masih sulit merangkul sektor investasi lain di luar dua bidang tersebut karena terbentur dengan regulasi di Kota Serang,” katanya.

Kendati realisasi investasi melebihi target, namun BPTPM justru mencatat pencapaian retribusi belum memenuhi sasaran. Pasalnya, dari nilai target sebesar Rp2,3 miliar, BPTPM hanya mampu meraih Rp2,2 miliar atau hanya 96.47 persen. Yani mengatakan, kendala yang dihadapi untuk merealisasikan capaian retribusi tersebut lantaran pendataan yang kurang maksimal karena SDM yang kurang.

“Kita kekurangan SDM, lalu sarana dan prasarana yang dimiliki pun juga belum memadai. Selain itu, koordinasi yang lambat dengan SKPD lain juga memicu tidak tercapainya target retribusi tersebut. Terkadang SKPD yang berkaitan dengan ijin retribusi telat memberi surat kepastiannya,” jelasnya. (Fauzan Dardiri)