Tak Aktif, Puluhan Koperasi di Pandeglang Segera Dibubarkan

PANDEGLANG – Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Pandeglang Tatang Muhtasar mengaku, tahun ini instansinya bakal membubarkan sebanyak 50 koperasi tidak aktif. Tindakan tegas itu, kata dia, terpaksa dilakukan karena koperasi non aktif itu tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Namun, kata Tatang, sebelum melakukan pembubaran, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar tidak menyalahi aturan. “Nanti akan kita bubarkan sesuai aturannya. Kalau dia terikat hutang dengan pihak bank atau lainnya tidak bisa dibubarkan, namun, solusinya nanti pemerintah pusat. Makanya, kita yang usulkan pembubaran ke pusat,” katanya kepada Radar Banten, Senin (7/10).

Tatang menerangkan, secara keseluruhan jumlah koperasi di Pandeglang sekira 565 koperasi. Dari jumlah itu, koperasi yang aktif sekira 460, tidak aktif 50, yang sudah melakukan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) 156, sedangkan koperasi yang bersertifikat 147.

“Kebanyakan koperasi yang bermasalah itu di tahun 1999 sampai 2001, rata-rata koperasi yang belum bisa dibubarkan karena terikat piutang dengan pihak ketiga, makanya akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” katanya.

Tatang menerangkan, penyebab utama ratusan koperasi itu tidak aktif lantaran tidak bisa melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). “Mereka tidak melaksanakan RAT, kalau tidak bisa melaksanakan RAT berarti sudah tidak aktif. Makanya secepatnya akan kita lakukan evaluasi terhadap ratusan koperasi yang tidak aktif itu. Kita ingin agar keberadaan koperasi itu bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” katanya

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mendukung pembubaran koperasi yang tidak aktif tersebut. “Iya itukan koperasi yang tidak melakukan RAT dan sudah tidak aktif. Sedangkan bagi koperasi yang masih aktif, harus bisa menjadi wadah atau tempat menaungi masyarakat yang memiliki usaha kecil, dan membutuhkan pinjaman dana. Intinya koperasi yang aktif itu harus bisa bersinergi dengan masyarakat,” katanya. (dib/zis)