Tak Berizin, Tiga Minimarket di Lebak Ditutup Paksa

Minimarket
Anggota Satpol PP menutup minimarket atau waralaba di Kampung Cijoro, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung, Rabu (6/1/2016). (Foto: Mastur)

RANGKASBITUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak kembali menutup paksa tiga minimarket waralaba di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cikulur, Rabu (6/1/2016). Dua minimarket di antaranya pernah disegel. Ketiga minimarket itu tak berizin.

Pantauan Radar Banten sekira pukul 08.00 WIB, sebanyak 15 anggota Satpol PP mengawali penutupan paksa sebuah minimarket di Kampung Cijoro, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung. Papan segel penutupan dipasang pada dinding depan di atas minimarket.

Kedatangan puluhan anggota Satpol PP yang dipimpin Kepala Satpol PP Kabupaten Lebak Vidia Indera itu disambut oleh tiga karyawan yang sedang melayani konsumen. Ketiga karyawan minimarket itu langsung menuruti arahan Vidia Indera dan anak buahnya untuk menutup rolling door minimarket.

Dari Kampung Cijoro, puluhan anggota Satpol PP itu berjalan menuju Kampung Malangnengah, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, untuk menutup paksa sebuah minimarket. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap minimarket di Kampung/Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur.

Vidia menyatakan bahwa pemilik atau pengelola dua minimarket di Rangkasbitung itu bandel. Sebelumnya, Satpol PP pernah menutup paksa dua minimarket itu lantaran belum memiliki perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lebak.

Namun, segel pada penutupan paksa pertama yang ditempelkan di dinding depan minimarket itu telah dicopot. Pengelola minimarket tak berizin itu tetap nekat beroperasi setiap hari.

“Kami dapat informasi dari masyarakat, dua waralaba yang sudah ditutup beroperasi kembali. Kami lakukan tindakan tegas sekarang,” tandas Vidia di Kampung Cijoro.

Penertiban minimarket waralaba ilegal itu, terang Vidia, sesuai Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang Perizinan Jasa Usaha dan Perda No 3 Tahun 2012 tentang Waralaba, serta instruksi Bupati Iti Octavia Jayabaya.

“Kami kecewa pengusaha waralaba berani beroperasi, meskipun izinnya belum keluar,” tukas Vidia.

Jika perizinan dari BPPTPM sudah keluar, lanjutnya, Satpol PP akan membuka segel penutupan paksa ketiga minimarket itu. “Kita harus hormati dan patuhi peraturan di daerah. Kami bukan menghambat investasi, tapi pengusaha dan masyarakat harus tertib aturan,” jelasnya.

Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Lebak Mohamad Syafei menambahkan, penutupan paksa itu agar pelaku usaha atau investor di Kabupaten Lebak tidak seenaknya dalam menjalankan bisnisnya. Peraturan daerah tetap harus dipatuhi. “Mereka belum berizin tapi sudah berani beroperasi. Makanya, kami tutup paksa,” tegasnya.

Syafei berjanji, akan terus mengawasi ketiga minimarket waralaba tak berizin itu. Jika segel dibuka kembali oleh pihak pengelola minimarket, Satpol PP akan menyarankan BPPTPM agar tidak mengeluarkan izin usahanya.

“Saya kira Pemkab sudah memberikan banyak kemudahan bagi para pengusaha yang masuk ke Lebak. Saya harap para pengusaha mau bersinergi dan mematuhi aturan yang ada,” pintanya.

Seorang karyawan minimarket waralaba di Kampung Cijoro, Neneng Linda, enggan mengomentari penutupan paksa tempat kerjanya. “Maaf ya, saya hanya kerja, enggak punya wewenang menjawab soal penutupan ini,” ujarnya. (RB/tur/don/dwi)