Tak Punya Tempat, Uji KIR Kota Serang Terancam Diambil Alih Pusat

Ilustrasi/ Inet

SERANG – Tidak memiliki tempat permanen untuk pengujian kendaraan, uji KIR di Kota Serang terancam diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Alasannya, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki tempat Uji KIR permanen.

“Kalau tidak terwujud, tidak menutup kemungkinan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena memang saat ini fasilitas KIR belum memiliki tempat permanen,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang, Ahmad Mujimi, saat dihubungi Radar Banten Online melalui sambungan telepon seluler, Kamis (25/2/2016).

Selain fasilitas tempat, kata Mujimi, tenaga ahli yang dimiliki saat ini hanya 1 orang, dan dibantu oleh 2 orang non PNS sebagai tenaga pembantu. Seharusnya pihaknya memiliki 8 orang tenaga ahli pelaksana.

“Karena memang selama ini belum memiliki tempat, kadang uji KIR dilakukan di bahu jalan, depan kantor,” kata Mujimi.

Mujimi mengaku, sebenarnya pihak Dishubkominfo sudah mengajukan anggaran untuk tempat uji KIR, namun pengajuannya selalu dicoret pada saat pembahasan bersama DPRD.

“Pengajuannya dicoret terus. Padahal PAD (Pendapatan Asli Daerah-red) yang diperoleh dari KIR mencapai Rp450 jutaan per tahun. Malahan setiap tahun, target PAD-nya selalu dinaikkan oleh DPRD, tapi fasilitasnya kurang didukung,” katanya.

Kendati demikian, untuk memperoleh tempat permanen, pihaknya berencana akan menyewa lahan atau menggunakan tanah bengkok yang ada di daerah Kecamatan Cipocok Jaya.

“Bagaimana kita dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, kan salah satu syarat menerima bantuan itu harus memiliki lahan sendiri,” tandasnya. (Fauzan Dardiri)