Tambahan Modal Pemprov Belum Cair, Bank Banten Masih Dalam Pengawasan

0
968 views
Customer service Bank Banten melayani siswa yang menabung. Pada triwulan I tahun 2020 kinerja Bank Banten mulai membaik, seperti dari pendapatan bunga.

SERANG – DPRD Banten melalui Komisi III mendorong PT Banten Global Development (BGD) selaku pemegang saham pengendali Bank Banten, untuk segera mengajukan surat permohonan pencairan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun ke Pemprov Banten.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Gembong R Sumedi usai rapat tertutup dengan OJK, Direksi PT BGD dan Bank Banten, di DPRD Banten, Kamis (5/11).

Menurut Gembong, saat ini status Bank Banten masih dalam pengawasan khusus OJK lantaran krisis likuiditas. Agar krisis permodalan Bank Banten cepat pulih, penambahan modal pemprov yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020 harus segera dicairkan.

“Makanya kami merekomendasikan PT BGD untuk segera mengirimkan surat resmi. Surat itu agar Pemprov Banten segera mencairkan dana ke rekening escrow yang tak bisa ditarik lagi, dan tak ada bunga. Ini sebagai modal dasar BGD di Bank Banten,” kata Gembong kepada wartawan.

Ia melanjutkan, PT BGD merupakan BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Banten sebagai induk perusahaan dari Bank Banten harus bertanggungjawab mempercepat penyehatan Bank Banten.

“Memang tambahan modal Rp1,5 triliun dari Pemprov belum cukup untuk menyehatkan Bank Banten, sebab untuk bisa sehat butuh Rp3 triliun,” jelasnya.

Berdasarkan laporan direksi Bank Banten, lanjut Gembong, upaya penambahan modal Bank Banten dari luar APBD melalui skema rights issue belum terlaksana hingga November.

“Sambil menunggu tambahan dana dari right issue, sebaiknya tambahan modal dari Pemprov segera dicairkan dulu,” jelasnya.

Dirut Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa membenarkan bila rencana korporasi mencari tambahan modal di luar APBD masih berproses. “Rencananya melalui right issue, Bank Banten akan mendapatkan modal tambahan Rp1,5 hingga Rp3 triliun. Tapi ini masih berproses, semoga dalam waktu dekat segera terealisasi,” katanya.

Terkait pencairan tambahan modal, Fahmi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Banten dan PT BGD. “Kami hanya bisa menunggu,” ungkapnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengaku tambahan modal Pemprov sebesar Rp1,5 triliun membutuhkan proses untuk pencairannya.

“Insya Allah November ini sudah dicairkan dan tercatat sebagai modal inti Bank Banten,” ungkapnya.

Terkait right issue, Al menegaskan bahwa Pemprov Banten telah memberikan persetujuan untuk segera dilaksanakan. Ia optimis bila Bank Banten dapat tambahan modal selain dari APBD.

“Laporan dari direksi, sudah banyak peminat yang akan menanamkan saham di Bank Banten melalui right issue,” jelasnya.

Al berharap, status Bank Banten dalam pengawasan khusus bisa segera dicabut OJK akhir tahun ini, agar Bank Banten bisa kembali mengelola RKUD milik Pemprov Banten.

“Harapan kami akhir tahun ini permodalan Bank Banten sehat kembali. Sebab hanya Bank Sehat yang bisa mengelola RKUD,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim mengaku optimis bila Bank Banten kembali sehat dalam waktu dekat.

“Pemprov sudah mengalokasikan tambahan modal Rp1,5 triliun. Saat ini sudah ada calon investor dari Malaysia. Semoga akhir tahun ini Banten mendapatkan tambahan modal Rp3 triliun sehingga bisa sehat kembali,” ungkapnya. (den/air)